HAM PAPUA-Abepura

Sejak 1 Januari 2009 situs ini dikelola secara resmi oleh Ordo Fransiskan Papua melalui Sekretariat Jawatan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) sebagai salah satu upaya untuk memaparkan keadaan hak asasi manusia di Papua secara akurat dan berimbang dan menyajikannya kepada masyarakat luas.
Click here for the English Version of this site

Halaman Muka

Tentang Kitorang

Perangkat Hukum

Sumbangan

Berita-berita Terkini

Laporan Khusus

Jaringan

Peta Situs

Laporan Khusus: Sidang Kasus Abepura

Laporan Kasus Abepura Setelah terkatung-katung selama lebih dari tiga tahun sejak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil penyelidikan KPP HAM Abepura 2001, Persidangan Kasus Abepura akhirnya digelar di Makasar tgl. 7 Mei 2004. Namun demikian, terdapat sejumlah keganjilan yang mencolok seperti telah diamati oleh Tim Koalisi. Misalnya, terdakwa tetap aktif menduduki jabatan mereka di jajaran kepolisian. Jumlah terdakwa yang dipangkas dari 25 orang (rekomendasi KPP HAM Abepura) menjadi 2 orang saja. Jaksa tidak mencantumkan dalam dakwaannya unsur ganti rugi kerugian materiil dan immateriil yang amat penting bagi korban. Simaklah laporan-laporan berikut ini: Laporan KPP HAM Abepura, Mei 2001 Karangan-karangan lepas No. 12 Kertas Posisi Koalisi, Februari 2004 Lampiran Kertas Posisi Koalisi, Februari 2004 Analisis Persidangan, Juni 2004 Analisis Persidangan, Juli 2004 Analisis Persidangan, Agustus 2004 baru
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura beranggotakan: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM Jakarta), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM Papua), LBH Papua, Komisi Anti Kekerasan dan Orang Hilang (KONTRAS Papua), Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, Sinode GKI Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP), Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2I), LBH Ujung Pandang, Makassar Intellectual Law (MILL), dan Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL). Perkembangan advokasi kasus Abepura terus dipaparkan kepada publik dalam siaran-siaran pers Tim Koalisi: Seruan-seruan Para Pemimpin Agama di Papua Siaran Pers 3 Desember 2002 Siaran Pers 17 September 2002 Siaran Pers 30 Januari 2004 Surat Kepada Kapolri 8 April 2004 Siaran Pers 6 Juni 2004 Siaran Pers 9 Juni 2004 Siaran Pers 15 Juni 2004 Kontak Tim Koalisi: Laurent Mayasari (PBHI Jakarta) Gedung Sentra Cikini, Jl. Cikini Raya No. 58, S-T, Lt. 4, Jakarta 10330, Tel. +62-21-31922084, Fax. +62-21-3143965, HP. +62-815 8752662, Email: Rudolf Kambayong OFM (SKP Jayapura), P.O. Box 1379, Jayapura 99012, Tel/Fax: +62-967-534993, Email:
Catatan dari Sidang di Makasar Sidang Perkara Abepura 7 Desember 2000 telah bergulir sejak 7 Mei 2004. Komunitas Korban bersama Tim Koalisi terus memantau perkembangan persidangan bersama pegiat HAM di seluruh dunia. Berikut disajikan pokok-pokok bahan persidangan. Gugatan terhadap AKBP Daud Sihombing Gugatan terhadap Brigjend. Pol. Johny Wainal Usman Laporan kepada Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara, April 2004 Pernyataan Amnesty International, 7 Mei 2004 Surat Franciscans International kepada Dubes RI di PBB, 18 Juni 2004
Seruan untuk Bertindak Pengadilan kasus Abepura ini adalah Pengadilan HAM permanen yang pertama kali terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia. Masa depan penegakan HAM amat dipengaruhi oleh proses persidangan ini. Karena itu, bersama Komunitas Korban dan Koalisi, kami mendesak Anda untuk segera ambil tindakan dengan melayangkan surat-surat ke alamat berikut: Mahkamah Agung RI Jl. Merdeka Utara No. 9-10 P.O. Box 1020 Jakarta 10010 Tel. +62-21-3843348 Kapolri Jend. Pol. Da'i Bachtiar Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan Tel. +62-21-7218012 Fax. +62-21-7207277

Memoria Passionis

Catatan Sosial Politik