Sejak 1 Januari 2009 situs ini dikelola secara resmi oleh Ordo Fransiskan Papua melalui Sekretariat Jawatan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) sebagai salah satu upaya untuk memaparkan keadaan hak asasi manusia di Papua secara akurat dan berimbang dan menyajikannya kepada masyarakat luas.
Click here for the English Version of this site

 

PERANGKAT HUKUM

Perangkat Hak Asasi Manusia Internasional:

  • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 ( pdf 118k )
  • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 ( pdf 71k atau pdf 102k )
  • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 ( pdf 63k atau pdf 84k )
  • Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial
  • Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
  • Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Keji dan tidak manusiawi lainnya 1984
  • Konvensi Hak Anak
  • Konvensi tentang Hak Asasi Pekerja Migran
Perangkat Hak Asasi Manusia Nasional:
  • Undang-Undang No. 68/1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (pdf 134k atau rtf 80.9k )
  • Undang-Undang No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (pdf 14k atau rtf 20k )
  • Keputusan Presiden 36/1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (pdf 16k atau rtf 10k )
  • Undang-Undang No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (pdf 145k atau rtf 64k )
  • Undang-Undang No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (pdf 103k atau rtf 23k )
  • Undang-Undang No. 29/1999 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi (pdf 37k atau rtf 28k )
  • Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (pdf 266k atau rtf 81k )
  • Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (pdf 219k atau rtf 60k )
  • Undang-undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (pdf 156k atau rtf 46k )
  • Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pdf 137k atau rtf 77k )
Perangkat Hukum mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam:
  • Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (pdf 263k atau rtf 110k )
  • Undang-Undang No. 21/1964 tentang Pengadilan Landreform (pdf 127k atau rtf 47k )
  • Undang-Undang No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (pdf 142k atau rtf 47k )
  • Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan (pdf 114k atau rtf 36k )
  • Undang-Undang No. 9/1985 tentang Perikanan (pdf 74k atau rtf 53k )
  • Undang-Undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (pdf 87k atau rtf 59k )
  • Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pdf 248k atau rtf 82k )
  • Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (pdf 354k atau rtf 124k )
  • Undang-Undang No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (pdf 809k atau rtf 523k )
  • Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (pdf 291k atau rtf 91k )
  • Peraturan Pemerintah No. 2/2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (pdf 146k )
Perangkat hukum mengenai pemerintahan di Indonesia
  • Resolusi Majelis Umum PBB No. 301 (IV) tentang Masalah Indonesia
  • Undang-Undang No. 74/1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya ( rtf 110k )
  • Undang-Undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( pdf 76k atau rtf 55k )
  • Undang-Undang No. 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap ( pdf 20k atau rtf 12k )
  • Undang-Undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (pdf 209k atau rtf 90k )
  • Undang-Undang No. 1/1988 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (pdf 49k atau rtf 22k )
  • Undang-Undang No. 2/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (pdf 809k atau rtf 523k )
  • Undang-Undang No. 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (pdf 173k atau rtf 48k )
  • Undang-Undang No. 2/1999 tentang Partai Politik ( pdf 66k atau rtf 156k )
  • Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( pdf 55k atau rtf 38k )
  • Undang-Undang No. 56/1999 tentang Rakyat Terlatih (pdf 209k atau rtf 90k )
  • Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (pdf 392k atau rtf 125k )
  • Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (pdf 205k atau rtf 66k )
  • Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (pdf 809k atau rtf 523k )
  • Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( pdf 127k atau rtf 80k )
  • Undang-Undang No. 3/2003 tentang Pertahanan Negara (pdf 229k atau rtf 71k )
  • Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum ( pdf 156k atau rtf 75k )
  • Undang-Undang No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( pdf 254k atau rtf 703k )
  • Undang-Undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( pdf 159k atau rtf 440k )
  • Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang Lambang Daerah ( pdf 129k )
  • Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (pdf 271k)
Perangkat Hukum tentang Pemerintahan di Papua:
  • Perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag 23 Agustus-2 November 1949
  • Undang-Undang No. 15/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (pdf 75k atau rtf 17k )
  • Undang-Undang No. 23/1958 tentang Penetapan Undang-Undang No. 20/1957 tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 76) sebagai Undang-Undang (pdf 49k atau rtf 9k )
  • Undang-Undang No. 17/1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962, tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) (pdf 65k atau rtf 15k )
  • Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian Barat) ditandatangani di New York 15 Agustus 1962
  • Pernyataan Bersama sebagai Hasil Perundingan antara Menteri Luar Negeri Belanda Bpk. Luns dan Menteri Urusan Kerjasama Pembangunan Belanda Bpk. Udink dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Bpk Malik di Roma, 20-21 Mei 1969.
  • Resolusi Majelis Umum PBB No. 1752 (XVII) tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian Barat), 21 September 1962.
  • Laporan Sekretaris Jendral PBB tentang Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri di Irian Barat, 6 November 1969.
  • Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian Barat), 19 November 1969.
  • Undang-Undang No. 12/1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (pdf 132k atau rtf 41k )
  • Undang-Undang No. 6/1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea (pdf 134k atau rtf 80.9k )
  • Undang-Undang No. 2/1987 tentang Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea" (pdf 134k atau rtf 80.9k )
  • Undang-Undang No. 6/1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (pdf 134k atau rtf 80.9k )
  • Undang-Undang No. 45/1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (pdf 134k atau rtf 80.9k )
  • Undang-Undang No. 5/2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 45/1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (pdf 134k atau rtf 15k )
  • Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. (pdf 346 atau rtf 108k )
  • Undang-Undang No. 26/2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (pdf 346 atau rtf 108k )
  • Instruksi Presiden No. 1/2003 tentang percepatan pelaksanaan UU no.45/1999 (pdf 178k atau rtf 13k )
  • Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Irian Jaya (pdf 178k atau rtf 13k )
  • Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (pdf 82k)
  • Instruksi Presiden No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (pdf 506k)
  • Peraturan Pemerintah No. 24/2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (pdf 23k)
  • Undang-Undang No. 3/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua (pdf 144k)
  • Undang-Undang No. 4/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua (pdf 122k)
  • Undang-Undang No. 5/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua (pdf 146k)
  • Undang-Undang No. 6/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua (pdf 144k)
  • Undang-Undang No. 7/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (pdf 131k)
  • Undang-Undang No. 8/2008 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (pdf 147k)
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2008 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (pdf 53k)

 




© 2004 - 2010 Copyright SKPKC Fransiskan Papua - Indonesia