Sejak 1 Januari 2009 situs ini dikelola secara resmi oleh Ordo Fransiskan Papua melalui Sekretariat Jawatan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) sebagai salah satu upaya untuk memaparkan keadaan hak asasi manusia di Papua secara akurat dan berimbang dan menyajikannya kepada masyarakat luas.
Click here for the English Version of this site

 

Berita-berita Terkini

Uskup Jayapura Bantah Bantu Separatis
 


Jayapura, 09 September 2010. Terkait dengan berita The Jakarta Post, 8 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang CORDAID, sebuah lembaga donor Belanda, yang memberikan bantuan kepada sejumlah daerah yang terdapat di Indonesia termasuk Papua, alasannya Cordaid dicurigai membantu kelompok separatis Papua dan menjalankan usaha komersial,
sebagai Uskup Keuskupan Jayapura dan Ketua Forum Konsultasi Para pemimpin Agama [FKPPA] di Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM menyampaikan tanggapan dan penjelasan guna meluruskan pemahaman yang keliru, untuk menghapus kecurigaan mengenai bantuan Cordaid untuk masyarakat Papua.

Menurutnya, Ada tiga pokok yang secara langsung melibatkan diri dalam kunjungan ke Mindanao Philipina yang bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua Zona Damai. Dimana, kata Uskup, Pertukaran program di Mindanao, Philipina yang menimbulkan kecurigaan pemerintah adalah program FKPPA yang didanai Cordaid yaitu kegiatan kunjungan FKPPA ke Mindanao pada 29 November 2008 sampai 4 Desember 2008. Kunjungan pertama berlangsung dikota Zamboanga, Mindanao Selatan dengan rombongan sebanyak 9 orang terdiri atas tujuh pemimpin agama di Papua, Sekretarian FKPPA dan seorang pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Selaku Uskup Jayapura dan Ketua FKPPA, Leo Laba Ladjar ikut serta dalam rombongan itu.
Dijelaskan, Sasaran program FKPPA adalah membangun Papua tanah damai, karena dari tahun ke tahun berbagai usaha bersama dari semua pemimpin agama di Papua turut menciptakan damai di Papua ini. Ternyata hal seperti itu terjadi di Mindao, Philipina dimana diketahui bahwa terdapat gerakan agama-agama dengan tujuan yang sama membangun perdamaian di daerah itu, gerakan itu sudah berusia lebih 25 tahun. Dan telah terbentuk Bishops Ulama Conference (BUC). BUC sudah berhasil menggerakkan kaum muda berbagai agama untuk membangun perdamaian.

Papua ingin melakukan hal yang sama, sehingga para pemimpin agama di Papua melakukan study banding di Mindanao yang telah berhasil menciptakan perdamaian sesama antara agama. Cordaid bersedia membantu para pemuka agama di Papua untuk belajar dari BUC guna membangun perdamaian di Tanah Papua. Untuk itulah diprogramkanlah kunjungan FKPPA ke Mindanao. Selama berada di Zamboanga, Mindanao Selatan, rombongan FKPPA bertemu dengan para pemuka agama umat Islam untuk melaksanakan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan mahasiswa menggelar pawai keliling kota untuk semua agama dengan tetap mengusung tema sentral yaitu "Membangun Perdamaian". Dari Zamboaga rombongan FKPPA mengunjungi Davao. Di sana bertemu dan berdialog dengan para ulama dan Uskup-Uskup setempat. Hadir dalam acara itu pejabat dari Konsulat RI di Davao. Semua aktifitas dilaporkan secara transparan kepada Konsulat RI, tidak ada yang dirahasikan.

Dengan demikian semua menjadi jelas bahwa apabila kegiatan pertukaran program Papua dan Mindanao ini akhirnya dicurigai oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk membangun kelompok-kelompok separatis di Tanah Papua maka kecurigaan itu "tidak benar". FKPPA ke Minadanao untuk melihat langsung dan belajar semanagat "Membangun Perdamaian" untuk nantinya dikembangkan di Papua menuju "Papua Tanah Damai". "Yang menjadi pertanyaan apakah kami yang tergabung dalam FKPPA ini adalah separatis ?. Sesungguhnya tidak masuk akal sehat dan hati nurani yang bersih, bahawa semua usaha baik untuk membangun Papua Tanah Damai pada akhirnya dicurigai sebagai gerakan separatis?," katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Bantuan Cordaid kepada gereja Katolik di Papua khususnya untuk "Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura dan Sekretariat keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura."

Bantuan untuk Rumah Sakit Dian harapan digunakan untuk operasionalnya untuk melengkapi semua peralatan rumah sakit," katanya.

Sedangkan untuk bantuan ke Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura merupakan perangkat kerja Keuskupan Jayapura yang bekerja untuk mendampingi masyarakat/umat beragama di Tanah Papua agar dapat hidup secara adil dan damai serta menghormati HAM sekaligus ikut bersama-sama umat beragama lainnya membangun buaya adil dan damai serta menghormati HAM. "Kehadiran SKP sangat terasa manfaatnya terlebih di tengah permasalahan masyarakat Papua yang semakin kompleks yang sering mengedepankan "budaya kekerasan" dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daripada budaya damai. "SKP mengembangkan suatu mekanisme dialog dan pemantau kondisi HAM yang semuanya bermuara pada Membangun Papua Tanah Damai," ujar Uskup Leo Laba Ladjar.
Sumber tulisan:http://www.papuapos.com/

Mari Kembali Melangkah
Jayapura, 1 September 2010.  
Sejak tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2010, seluruh staf SKPKC Fransiskan Papua melaksanakan rapat kerja (raker) tengah tahun di Sentani. Raker ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2010, namun kali ini mundur dari jadwal semula. Mundurnya pelaksanaan raker tengah tahun merupakan suatu catatan khusus bagi lembaga ini. Tujuan utama rapat ini adalah untuk evaluasi program dari setiap unit yang sudah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2010. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 sudah disusun pada awal tahun. Program-program tersebut disusun dengan menggunakan format PME (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi). PME ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam evaluasi tengah tahun. Sedangkan tujuan kedua adalah mengevaluasi jalannya irama kerja di kantor SKPKC Fransiskan Papua. Di SKPKC ada lima unit kerja yaitu unit animasi, unit advokasi, unit ekologi, unit ODHA dan unit keuangan dan harta benda. Setiap unit memiliki program (kecuali ODHA yang sudah memiliki kerja-kerja rutin). Untuk tahun 2010 telah direncanakan 24 program kerja. Namun dalam perjalanan waktu di tahun ini, akhirnya masih menambah empat program baru lagi maka keseluruhan program menjadi 28 untuk tahun 2010. Berdasarkan evaluasi sementara, SKPKC dari Januari sampai Agustus 2010 telah selesai melaksanakan sebelas program (39%), sembilan program sedang berjalan (32%) dan delapan program belum berjalan (28%). Paling kurang sudah 20 program (72%) telah dan sedang berjalan tahun ini. Diharapkan 28% program akan diselesaikan dalam tiga/empat bulan ke depan, sehingga akhirnya diharapkan bisa mencapai 100%. Catatan penting bagi program yang telah terlaksana adalah perlunya pemantauan dan tindak lanjut dari program tersebut. Sebagai contoh, kegiatan diskusi dampak pertambangan bagi masyarakat dari unit ekologi sudah selesai sejak Januari 2010, namun setelah kegiatan diskusi tersebut, muncul proses advokasi yang kemudian masih berlangsung sampai sekarang. Proses advokasi tambang tidak bisa diabaikan karena tidak masuk dalam program. Namun proses ini perlu terus dikawal, tidak bisa diabaikan. Tentu upaya advokasi akan menguras tenaga, waktu dan biaya, tapi inilah nilai lebih yang mau dikejar yakni keadilan baik untuk manusia dan terlebih pelestarian alam Papua.

Hal lain yang juga perlu disadari adalah semakin terbatasnya tenaga di SKPKC. Beberapa staf mulai tidak aktif di kantor sehingga beberapa program akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Saat ini Sdr Flory diganti posisinya oleh Sdr Sandro Rangga di Unit Informasi dan Data. Karena adanya keterbatasan staf maka pimpinan kantor telah melakukan pembagian tugas kembali sehingga diharapkan dengan staf yang terbatas dan dukungan dari saudara muda fransiskan maka program-program yang macet seperti pembuatan kronik dan database bisa segera teratasi. Situasi kantor saat ini sudah berjalan lebih normal. Pada awalnya agak berat karena perlu pindah kantor dari kantor Keuskupan di Jayapura ke kantor SKPKC OFM yang baru di Sentani. Banyak kerja fisik dilakukan seperti mengatur barang dalam kartun sampai mengangkutnya dengan mobil ke Sentani. Namun syukurlah akhirnya proses pindah barang selesai. Kantor SKPKC mulai aktif digunakan awal bulan Mei 2010 kemudian pada 1 Juli 2010 diresmikan oleh Sdr Gabriel Ngga ofm sebagai pimpinan Fransiskan Papua. Semoga dengan berakhirnya raker tengah tahun 2010 ini membuat kita bersemangat kembali. Memperbaiki yang kurang dan menyelesaikan yang belum. Mari kembali melangkah.

Memberi Perhatian Terhadap Persoalan HIV/AIDS
Jayapura, 20 Agustus 2010.  
"Gereja Katolik mempunyai perhatian yang amat tinggi terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua", demikian ungkap Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Papua, Konstan Karma, dalam kesempatan perayaan ulang tahun Rumah Surya Kasih yang pertama, 19 Agustus 2010, di Waena-Jayapura. "Tanpa mengabaikan yang lain, Gereja Katolik mempunyai kesan dan kekhasan yang sangat kuat". Gereja Katolik telah memberi perhatian untuk menjawab persoalan HIV/AIDS di Papua dengan memberi pelayanan yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk kata-kata namun juga tenaga, pikiran dan tentu bangunan rumah yang bisa ditempati para ODHA.

Rumah yang diperuntukkan bagi para ODHA (Orang Dengan HIV Aids) ini dirintis oleh Br. Agus Adil, ofm. Bermula dari perjumpaannya dengan Ibu Yuli, seorang ODHA tahun 2004, muncul ide membangun sebuah rumah yang khusus memperhatikan para ODHA. 11 Maret 2007 hospis dibangun setelah mendapat persetujuan dari P. Ferdinan Sahadun, ofm, Kustos Kustodi Fransiskan Duta Damai saat itu, serta dukungan Dr.Gunawan dari RS Dian Harapan. Namun dalam perkembangannya semakin banyak pasien ODHA yang dirawat. Maka dibangunlah sebuah rumah yang saat ini telah ditempati yang diresmikan pada 19 Agustus 2009. Tanggal 19 Agustus lantas ditetapkan sebagai hari jadinya meskipun pelayanan kepada ODHA telah dimulai dua tahun sebelumnya sejak tahun 2007.

Menurut Br Agus, pelayanan di Rumah Surya Kasih diberikan kepada para ODHA yang berasal dari berbagai latar belakang baik suku, agama maupun pendidikan. Para ODHA biasanya diterima setelah direkomendasikan oleh RS Dian Harapan. Pelayanan kepada ODHA tidak hanya dilakukan di Rumah Surya Kasih (Hospis), namun juga di rumah-rumah mereka. Visi dari pelayanan di Hospis adalah "Kamu semua adalah saudara", dengan misi; (1) menerima ODHA sebagai sesama saudara yang semartabat dengan Allah, (2) melayani, memperhatikan serta merawat ODHA dengan penuh kasih, dan (3) mengembalikan rasa harga diri para ODHA yang telah hilang dengan menjadikan mereka sebagai teman, sahabat dalam berbagi suka dan duka. Pasien ODHA saat ini berjumlah 8 orang. 18 orang yang pernah dirawat telah meninggal dunia. 19 orang telah pulih dan telah kembali ke keluarganya. Untuk membantu pelayanan di hospis, saat ini ada tiga orang yang bekerja yakni Br. Agus Adil, Suster Yuli dan Suster Sandra. Tentu selain mereka, para saudara muda fransiskan juga terlibat untuk membantu.

Pesta ulang tahun ini berbeda dari pesta-pesta biasanya. Pesta diawali dengan perayaan doa dari umat Hindu yang dipimpin oleh Pandita I.G.M. Sunatra. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan ekaristi yang dipimpin oleh P.Gabriel Ngga, ofm selaku kustos Kustodi Fransiskan Duta Damai Papua. Beliau berpesan agar rumah ini sungguh menjadi rumah Surya Kasih bagi para ODHA. Diharapkan, "Surya" bisa bersinar bagi semua orang dan "Kasih" yang merupakan Allah sendiri bisa dirasakan dalam diri setiap orang. Kita semua perlu berperan untuk menjadikan terang rumah Surya Kasih ini semakin benderang. Wajah Mama Marta, salah seorang ODHA, amat berseri-seri dalam pesta ini. "Saya sangat gembira banyak orang yang memperhatikan kami," katanya. Hadir pada kesempatan itu para Wanita Katolik, Wanita Islam, Wanita Kristen, Wanita Hindu, para biarawan-biarawati, para relawan serta kelompok ADCC (Aids and Drugs Community Care) dari SMA YPPK Teruna Bakti. Kelompok ADCC hadir untuk memeriahkan ultah Surya Kasih dengan pembacaan puisi dan lagu yang diiringi gesekan biola adik Leony Sutanto.

Akhirnya semoga pesta ulang tahun yang meriah ini membuat pelayanan yang diberikan oleh Rumah Surya Kasih semakin dirasakan oleh para ODHA. Juga diharapkan ke depan semakin banyak orang mau peduli memberikan perhatian kepada ODHA.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Advokasi
Jayapura, 14 Agustus 2010.  
Sejak kamis (12/08) sampai Jumat (13/08), Greenpeace bekerja sama dengan Papua Forest Watch dan SKPKC Fransiskan Papua menyelenggarakan pelatihan informasi teknologi di Kantor Telkom, Kayu Batu, Jayapura. Pelatih untuk kegiatan ini dari Greenpeace Asia Tenggara yaitu Bobby Soriano dan Francis De La Cruz. Sementara peserta pelatihan sebanyak 15 orang dari berbagai lembaga di Papua seperti Yayasan Triton (Sorong), Jasoil (Manokwari), FOKER, YALI, PPMA, PFW, media JUBI dan SKP KC OFM Papua.

Bobby mengawali pelatihan dengan mengemukakan beberapa hal pokok yang menjadi petunjuk untuk kelancaran dan keefektifan kegiatan ini. Hal penting yang ditekankankan adalah pentingnya bertanya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Selanjutnya ia membuat pertanyaan kepada peserta tentang apa yang diharapkan peserta dalam dua hari pelatihan ini. Akhirnya yang diharapkan peserta adalah pelatihan website, skype, twitter, facebook, flicker, dan database security. Media informasi seperti website, skype, dll, dapat dimanfaatkan untuk berkampanye secara lebih efektif. Kita bisa mengubah informasi sederhana menjadi aksi. Kita dapat memasukkan rekaman video, gambar atau berita ke internet agar menjadi bahan perhatian orang lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akhirnya orang lain akan memberikan perhatian terhadap peristiwa yang kita angkat. Inilah target yang mau dicapai yaitu meningkatkan dukungan terhadap tindakan kita. Namun supaya orang lain bisa memberikan perhatian terhadap kerja-kerja kita maka perlu kita mengemas bahan yang mau ditampilkan baik melalui blog maupun media lain. Isi dari bahan yang ingin ditampilkan hendaknya singkat, padat dan jelas.

Proses Pelatihan

Hari pertama yang dipelajari adalah membuat blog lewat wordpress. Media ini selain lebih mudah dipahami juga tidak berbayar. Jadi kita memanfaatkan jasa yang sudah tersedia demi kepentingan advokasi kita. Selain gratis, membuat blog lebih mudah daripada website. Hal ini dapat terlihat dari lancarnya para peserta dalam membuat blognya masing-masing. catatan menarik di hari pertama adalah dua peserta yang tidak memiliki alamat email sehingga jalannya proses menjadi agak lamban karena perlu menunggu peserta lain membuat alamat email baru sebagai syarat utama untuk pembuatan blog. Pada hari kedua, kami mempelajari penggunaan Skype dan Flickr. Pemanfaatan kedua media tersebut tidak terlalu sulit karena semua peserta telah mempunyai alamat email. Skype membantu kita untuk berkomunikasi langsung (seperti berbicara lewat telpon), bertatapan muka dengan orang lain di tempat yang berbeda dan chatting. Sementara flikcr dapat menjadi media advokasi dengan cara menyediakan gambar atau video. Masalah di hari kedua adalah jaringan internet yang seringkali putus. Berkaitan dengan pemanfaatan media-media ini, pelatih memberikan beberapa tips, yaitu; pastikan selalu update blog yang telah dibuat supaya mudah ditemukan oleh orang lain saat mencari informasi. hal yang ditulis dan ditampilkan dalam blog merupakan suatu fakta dengan informasi yang akurat. Jika merupakan suatu opini, tulislah pada bagian akhir bahwa ini adalah suatu opini. Jika ada berita, pasti ada komentar dari orang lain. Pastikan untuk memberikan komentar balik (feedback) Jika hanya mempunyai sedikit waktu sebaiknya jangan buat blog pribadi tetapi buat blog bersama.

Tindak Lanjut Seluruh training berlangsung selama 2 hari karena keterbatasan waktu dari pelatih yang harus kembali ke Jakarta pada hari ketiga. Pada akhir pelatihan dilakukan evaluasi dan selanjutnya menentukan rencana tindak lanjut yang akan dapat dibuat sebagai sumbangan bagi advokasi dan kampanye di Papua. Dalam evaluasi beberapa peserta mengutarakan keluhan dan harapan. Keluhan peserta adalah tidak semua bahan yang diharapkan peserta bisa dibahas atau dilatihkan karena waktu yang tersedia untuk pelatihan ini sangat terbatas. Harapan peserta adalah supaya ke depan kegiatan ini dapat ditingkatkan dan ditindaklanjuti, artinya direncanakan lagi pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pemanfaatan tehnologi informasi. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah disepakati lokasi-lokasi tertentu sebagai penyumbang data antara lain dari Serui, Sorong, Biak dan Jayapura. Khusus wilayah Jayapura karena banyak peserta maka dipercayakan dua orang yaitu Pak Rafael (Fokker LSM) dan Br. Edy Rosariyanto dari SKP KC sebagai sumber data atau informasi. Teman-teman dari Jayapura silahkan menghubungi mereka berdua bila ada bahan yang mau ditampilkan dalam media internet.

Program MIFEE Merampas Hak Hidup Masyarakat.
Jayapura, 11 Agustus 2010. 
Pemerintah pusat dan investor masih cenderung melihat tanah Papua ini tidak bertuan. Mereka hanya mempeta-petakan sumber daya alam dan tanah sementara manusianya tidak dihiraukan. Sejak konggres nasional Papua ke II, agenda Dewan Adat Papua adalah menyelamatan manusia Papua dan alam lingkungan Papua termasuk tambang, hutan, laut, sungai, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat adat Papua. Ada upaya konsolidasi dengan semua organ-organ milik orang Papua. Untuk menjalankan agenda ini maka dibentuklah organisasi yang bersifat rekayasa sosial, di luar struktur asli kepemimpinan adat masing-masing suku. Ada 7 wilayah adat di Papua yaitu wilayah 1, Mamta/Tabi meliputi Mamberamo sampai Tami; wilayah 2, Saereri, Biak Numfor, Serui, Yapen, Waropen, Nabire pantai; wilayah 3, Domberai meliputi Manokwari sampai Raja Ampat; wilayah 4, Bomberai meliputi Fak-fak, Kaimana, Timika; wilayah 5 Anim Ha, meliputi Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat; wilayah 6 Lapago, meliputi Jayawijaya yang dulunya disebut sebagai Jayawijaya, dan yang terakhir wilayah 7, Meepago, meliputi daerah Wissel Meren Paniai dan sekitarnya. Dalam filosofi masyarakat adat Papua, tanah adalah mama yang artinya melahirkan, memberikan kehidupan, menyusui, membesarkan, bahkan ketika sampai mati akan kembali ke tanah juga. Dalam perspektif ekonomi, tanah adalah sumber ekonomi terpenting dan utama. Maka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang benar seharusnya adalah berbasis kerakyatan dan harus ada perjanjian dengan pemilik tanah adat. Program MIFEE menujukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai hak-hak masyarakat adat dan juga konvensi-konvensi internasional.

Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, mengungkapkan hal itu dalam kegiatan diskusi publik dengan judul: _Investasi di Tanah Papua, khususnya MIFEE: Petaka atau Berkat bagi Masyarakat Adat Papua_ yang diselenggarakan oleh Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) dan KKRS STFT Fajar Timur dan didukung oleh Mirewit Study Center dan SKP-KC Fransiskan Papua.
Pimpinan SKP-KC Fransiskan Papua, Br. Rudolf Kambayong, mengajak pemerintah dan investor untuk memahami posisi masyarakat asli dan hak-hak hidup mereka. Masyarakat asli perlu didengar pendapatnya. Mereka adalah pelaku pembangunan dan bukan korban dari suatu rencana pemerintah.
Staf ahli gubernur mengusulkan perlunya memikirkan cara menekan dampak negatif serendah-rendahnya dari proyek MIFEE ini. Untuk itu jalan keluar yang ditawarkannya adalah pemanfaatan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada seluas 2,1 jt ha. Fakta sekarang menunjukkan bahwa anak-anak para transmigran banyak yang sudah tidak mau menjadi petani lagi. Mereka memilih untuk tinggal di kota dan menjadi pegawai negeri atau swasta. Maka akan ada sekitar 50% dari lahan pertanian transmigrasi yang statusnya menjadi lahan tidur dan jika dihitung luasannya sekitar 750 ribu hektar sampai 1 juta hektar, sesuai dengan kebutuhan MIFEE. Dengan demikian tidak perlu menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi MIFEE. Ditambahkannya, konsep yang akan diterapkan di MIFEE meniru konsep teknologi pangan yang diterapkan di Brasil. Brasil telah mengalami kemandirian pangan dan tidak mengimpor pangan lagi. Meskipun demikian proyek itu telah mengorbankan lahan hutan yang sangat luas. Lebih lanjut dikatakan jika pemerintah menggunakan lahan transmigrasi maka tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar 100 trilyun rupiah untuk pembangunan infrastruktur karena kondisi infrastruktur di kawasan-kawasan transmigrasi adalah yang paling baik dibandingkan di kawasan lainnya.

Salah seorang peserta diskusi, Harry M, mengusulkan supaya dilakukan analisa bidang pertahanan dan keamanan menyangkut proyek MIFEE. Seperti diketahui bersama, Merauke memiliki jumlah aparat keamanan yang sangat tinggi, dapat dikatakan mungkin setengah dari jumlah penduduk di Merauke adalah aparat TNI dan Polisi. Papua punya pengalaman buruk bahwa dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Papua menggunakan kekuatan militer untuk memproteksi wilayah perusahaannya. Maka masyarakat setempat akan tertekan dan ketakutan dengan situasi tersebut. Besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran HAM di kawasan ini, sebab sebelumnya saja sudah terjadi pelanggaran HAM yang cukup tinggi akibat kehadiran aparat keamanan di wilayah ini. Masyarakat perlu tahu siapa yang akan mengamankan MIFEE, apakah tenaga keamanan lokal ataukah adalah institusi khusus yang akan dipakai. Hal ini penting sehingga ke depannya jika terjadi konflik maka dapat diketahui secara jelas siapa pelaku dan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut.

Diskusi yang diselenggarakan oleh SORPATOM yang sebagian besar beranggotakan mahasiswa dan pemuda asal Papua Selatan bertujuan untuk saling tukar pendapat demi mencari jalan keluar dari persoalan yang muncul dengan hadirnya program MIFEE di Merauke. Semoga upaya SORPATOM dan dukungan kita semua dapat menghantar orang asli Papua mendapatkan kesejahteraannya.

Pemerintah Masih Abaikan Hak Ekosob
Jayapura, 4 Juli 2010.  
Hak atas ekonomi, sosial dan budaya masih diabaikan oleh pemerintah. Hak dasar setiap penduduk yakni hak atas pendidikan dan kesehatan masih jauh dari standar. Pemerintah tak terlalu mempedulikannya. Otsus sudah diterapkan supaya bisa memenuhi hak-hak dasar ini, namun hingga kini tidak terakomodir. Hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan dan memenuhinya. Ada tiga sektor yang sampai saat ini memprihatinkan yakni ekonomi (hak atas pangan dan perumahan, hak atas pekerjaan dan jaminan sosial), pendidikan (hak mendapat pendidikan), kesehatan (hak atas kesehatan). Ketiga sektor ini dianggap remeh Pemerintah. Padahal tiga sektor tersebut menjadi kebutuhan dasar. Masyarakat sering menuntut kebutuhan sebaliknya juga menjadi persoalan yang dikeluhkannya bertahun-tahun. Otsus Papua sebenarnya bertujuan memberikan jaminan layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang layak kepada masyarakat Papua. Dalam Otsus pasal 56 ayat (1) mengatakan, Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur , dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Pada pasal 59 ayat (1) berbunyi, Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selanjutnya pasal 62 ayat (1) dan (2) menyatakan, setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Pada 1 sampai dengan 3 Juli 2010, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, menggelar pelatihan Monitoring Hak Ekonomi, Soial dan Budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang apa itu hak ekosob. Diharapkan kemudian peserta dapat melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah dan peserta juga mampu membedakan antara hak ekosob dan hak sipol. Siti Fatimah, pimpinan BIGS menilai, sampai saat ini rata-rata pemerintahan Indonesia kurang memperhatikan hak ekosob. Mengacu pada hal terebut maka pihaknya tergerak untuk mendorong sebuah penelitian terhadap hak ekosob seperti hak untuk mendapat pendidikan dan kesehatan di Indonesia termasuk Papua. "Pemerintah kurang konsisten perhatikan hal ini," kata Fatimah. Menurutnya, Papua termasuk salah satu fokus daerah penelitian karena daerah ini menjadi daerah sentral bagi sejumlah Kabupaten pemekaran. Selain Jayapura, daerah lain yang dipilih oleh Bigs yaitu Sorong. Sampai saat ini sejumlah warga yang diam di kawasan ini masih mengeluhkan masalah yang sama. Sementara itu, Koordinator Ekopastoral SKPKC Fransiskan Papua, Br Edy Rosariyanto mengatakan, jika dikaji secara baik maka ada pelanggaran HAM yang terjadi atas hak ekosob. Menurutnya, pemerintah sedang melakukan pembiaran terhadap hak setiap orang. Di Papua, banyak daerah pedalaman yang sampai saat ini belum memiliki tenaga guru. Padahal sekolahnya sudah ada. Lanjut dia, kebanyakan guru di daerah pedalaman memilih untuk tinggal di kota. Dengan demikian tidak ada guru. Hal yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan dan layanan sosial. Semoga ke depan, hak-hak masyarakat baik hak sipol maupun hak ekosob sungguh-sungguh dapat dijamin oleh pemerintah.

Kantor SKPKC Diharapkan Menjadi Sarana Pewartaan Injil.
Jayapura, 1 Juli 2010.  
Ordo Fratrum Minorum (OFM) pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua pada 16 Maret 1937. Para misionaris Fransiskan memulai karya misi perdana di Kokonao, daearah Mimika, Papua dan kemudian sampai di Jayapura. Mereka berkarya di berbagai bidang kehidupan yang langsung menyentuh kehidupan orang Papua, antara lain pendidikan, pertanian, perkebunan, pertukangan, kesehatan dan parokial. Salah satu karya yang ditangani adalah SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian). Karya ini dikelola bersama antara Keuskupan Jayapura dan Ordo Fransiskan Duta Damai Papua sejak tahun 1998. Kini setelah sepuluh tahun SKP Keuskupan Jayapura dikelola sendiri oleh OFM. SKP Keuskupan Jayapura kemudian berganti nama menjadi SKPKC Fransiskan Papua.

Pada 1 Juli 2010 diresmikanlah kantor Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua di Sentani. Upacara peresmian dan pemberkatan kantor ini dilakukan oleh Kustos Kustodi Fransiskus Duta Damai Papua, Pastor Gabriel Ngga OFM. Acara pemberkatan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh persaudaraan. Pastor Gabriel Ngga dalam khotbah dan sambutannya menekankan pentingnya meneladan cara hidup saudara dina yakni menepati Injil Kristus. "Dalam Anggaran Dasar kita, pada pasal satu menegaskan bahwa cara hidup kita adalah menepati Injil Kristus, maka setiap Fransiskan harus menghidupi nilai-nilai injili dalam seluruh karya pelayanannya. " Pastor juga menambahkan bahwa kehadiran SKPKC Fransiskan Papua tidak disamakan begitu saja dengan berbagai LSM kemanusiaan lainnya. SKPKC merupakan bentuk konkrit perwujudan spiritualitas Fransiskan. Karena itu, setiap saudara harus melaksanakan semangat KPKC. "Dalam Kapitel General 2009 lalu, Minister General OFM Carballo menegaskan bahwa KPKC adalah DNA Fransiskan. Karenanya harus diusahakan dalam kehidupan sehari-hari," tegas Pastor Gabriel.

Sementara itu, Br. Rudolf Kambayong OFM selaku Direktur SKPKC OFM Papua dalam sambutannya mengatakan SKPKC merupakan kelanjutan dari apa yang dulu dikenal sebagai Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Kesukupan Jayapura. SKP Keuskupan Jayapura dulu didirikan pada 1 Juli 1998 oleh Keuskupan Jayapura dan Ordo Fratrum Minorum (OFM) Papua. Dalam perjalanan waktu, lahir kesepakatan agar SKP ditangani oleh para fransiskan, maka pada 1 Januari 2009 SKP Keuskupan Jayapura beralih menjadi SKPKC Fransiskan Papua yang ditangani oleh para saudara dina (OFM). "Kehadiran Kantor SKPKC harus menjadi tempat dan sarana penyaluran Injil, Kabar Gembira. Kehadiran kantor ini menjadi tempat bagi orang-orang kecil yang terlupakan. Selain itu, kantor ini hendak menyebarkan kasih dan persaudaraan universal kepada setiap makhluk," kata Br. Rudolf. Acara pemberkatan dan peresmian ini dihadiri oleh teman-teman mitra antara lain, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Presidium Dewan Papua (PDP), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Dewan Adat Papua (DAP), Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM), Solidaritas Mama-Mama Pedagang Asli Papua (SOLPAP). Selain itu, hadir juga keluarga fransiskan antara lain, para suster SMSJ, SFS, KSFL, JMJ, serta para frater dari Seminari Tinggi Interdiosesan Yerusalem Baru dan tentu saja para saudara fransiskan dari gardianat Jayapura, Abepura dan Sentani. Kantor SKPKC Fransiskan Papua terdiri dari dua lantai. Lantai kedua untuk ruang kerja staf sedangkan lantai pertama untuk perpustakaan, dua ruang pertemuan (besar dan kecil), arsip dan ruang dapur. Saat ini delapan orang sedang bekerja untuk kantor ini dan dibantu relawan yang sebagian besar adalah mahasiswa. Kantor ini memiliki halaman yang luas yang ditumbuhi oleh tanaman pisan, nenas dan tentu saja saudara rumput. Usai ibadat dan sambutan, acara dilanjutkan dengan santap bersama. Dalam santap bersama ini dihidangkan berbagai makanan, minuman dan tentu saja yang istimewa yaitu makanan khas daerah pegunungan "bakar batu." Wah wah wah.

Mengukur Keberhasilan Program MDG's di Papua.
Jayapura, 24 Juni 2010.  
Untuk mengetahui penerapan program Millenium Development Goals (MDG's) di Papua, maka WWF Regional Sahul-Papua menyelenggarakan seminar sepekan berlangsung di Balai Taman Nasional Lorenz, Wamena. Kegiatan ini bertujuan melihat penerapan MDG's di Papua yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 dan akan berlangsung hingga tahun 2015. MDG's mencakup 8 bidang utama yakni kemiskinan, pendidikan, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Koordinator WWF Papua, Benja Mambay pada kesempatan pembukaan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian WWF terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kecil yang harus mendapat perhatian pemerintah. "Kegiatan ini sangat penting, selain untuk melihat penerapan program MDG's di Papua, juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat," kata Mambay. Sementara itu, Max Kambuaya dari BAPPEDA Provinsi Papua mengatakan, pemerintah Provinsi Papua serius untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Hal ini ditunjukkan dengan program Gubernur Suebu untuk memberikan dana Rp 100 juta ke setiap kampung. "Dana diberikan langsung ke masyarakat kampung untuk mengembangkan berbagai kegiatan di kampung, baik di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender." Menyikapi penerapan MDG's di Provinsi Papua, Koordinator UNDP Provinsi Papua, Ary Lesmana yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan penerapan MDG's perlu memperhatikan situasi sosial budaya masyarakat setempat, khususnya orang Papua yang amat dekat dan lekat dengan agama, adat-istiadat dan budaya. Selama lima hari (17-21 Mei) peserta yang datang dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat melakukan diskusi dan praktek lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat di Distrik Asolokobal. Hasil survey lapangan yang dilakukan oleh lima kelompok masing-masing di Asolokobal, Putageima, Sogokmo dan Punata memperlihatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat karena tidak tersedianya berbagai sarana penunjang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Padahal Distrik Asolokobal hanya berjarak sekitar 5 km dari kota Wamena. Bahkan dijumpai pula, di wilayah ini ada masyarakat yang telah terinfeksi HIV/AIDS.

Setelah kegiatan berlangsung selama lima hari, akhirnya pelatihan berbasis MDG's ini ditutup secara resmi oleh Ibu Linke Rahawarin selaku koordinator WWF wilayah Papua Selatan. Ia mengharapkan kepada seluruh peserta untuk menerapkan beberapa hal yang telah didapat selama pelatihan berlangsung. Sementara itu, Yohanes Walilo yang mewakili Bupati Kabupaten Jayawijaya mengatakan setiap lembaga swadaya masyarakat perlu terus bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kita perlu berjalan bersama dalam membangun masyarakat. Kerja sama dengan sesama LSM dan lembaga donor serta pemerintah perlu ditingkatkan." Pelatihan Pengambilan Data dan Analisis Sosial Ekonomi dengan Pendekatan MDG's 17-21 Mei 2010 di Balai Taman Nasional Lorenz Wamena diikuti antara lain oleh WWF wilayah Merauke, Mappi, Agats, Wamena, Jayapura, Teluk Cenderawasih, SKPKC Fransiskan Papua, SKP Keuskupan Agung Merauke, Bappeda Kabupaten Mappi, Jayapura, Wamena, Lany Jaya, Jayawijaya, Sorong Selatan, Merauke dan Balai Taman Nasional Wasur Merauke.

Pertambangan Degewo-Paniai Memberikan Dampak Buruk Bagi Masyarakat dan Lingkungan. Seminar SKP KC Fransiskan Papua.
Jayapura, 26 Januari 2010. 
Divisi Ekologi Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua melaksanakan Seminar hasil Penelitian Pertambangan Degewo dengan judul, Dampak Hadirnya Pertambangan Bagi Masyarakat Di Baya Biru Degewo/Kemabu, Kabupaten Paniai . Hadir pada seminar penelitian 22 orang mewakili: Garda Papua, ALDP, STFT, USTJ, AISWM, AMPTPI, SPP, Tabloid JUBI, PBI, WWF dan SKP KC. Seminar dibuka oleh Direktur SKP KC Fransiskan Papua, Br.Rudolf Kambayong, ofm. Dalam sambutannya Br.Rudolf, ofm mengatakan pertambangan emas di Baya Biru hadir telah terdengar sejak 2002 bahwa masyarakat mengeluh karena hak mereka diganggu termasuk lingkungan rusak. Hari ini kita akan mendengar hal yang sama dan mungkin situasi lebih buruk lagi. Situasi tidak akan berubah jika ini semua dilihat sebagai informasi saja. Br.Rudolf, ofm berharap semoga dalam diskusi dibicarakan apa yang perlu kita buat bersama agar situasi pulih kembali.Br.Rudolf, ofm juga mengutip pesan Paus Benediktus XVI bahwa damai itu ada jika lingkungan dikelola secara baik, kalau tidak maka hidup manusia akan kacau dan terjadi konflik di mana-mana. Sebagai pemateri pertama Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani Dan Moni (AISWM) Thobias Bagubau, memaparkan hasil kunjungan bersama Tim DPRP Provinsi Papua di Pertambangan Emas Areal Degewo Kabupaten Paniai. Thobias Bagubau mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat setempat yang belakangan ini sering mengalami konflik karena praktek PSK dan minuman keras yang merajalela, sikap aparat keamanan dan ketegangan antar masyarakat sendiri. Pada dasarnya kondisi masyarakat dan pertambangan tidak terkontrol.

Pemateri kedua, Br.Edy Rosariyanto, OFM mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak mengalami dampak buruk dari pada dampak baik hadirnya Pertambangan di Baya Biru. Dampak buruk yang dialami oleh masyarakat setempat diantaranya : kerusakan lingkungan, perubahan pola perilaku, masyarakat hidup tanpa penerangan listrik, beban untuk mama-mama dan anak-anak, serta sering terjadi konflik. Sedangkan dampak baik hanya dirasakan oleh pengusaha karena yang memiliki modal, surat ijin usaha, ijin dari pihak kepala suku, jaminan keamanan dari Kepolisian, dan adanya konsumen/pembeli. Dalam bagian diskusi peserta yang hadir pada seminar itu memberikan tanggapan diantaranya: Lexi Pigai (STFT) mengharapakan kalau bisa pemerintah bertindak untuk anggaran APBD untuk melunasi hutang masyarakat yang sudah jual tanah, sementara Zadrak Pagawak (STFT) prihatin bahwa penambangan emas yang sementara ini berlangsung di kampung Degewo sengaja dibiarkan Pemerintah Papua untuk membunuh orang asli Papua. Juga Merlin Rumaikewi, S.pd, (ALDP) mengatakan intervensi Polisi dalam menjaga keamanan tak benar dan melanggar hukum, Polisi hanya jaga dan melindungi pengusaha saja, sedangkan masyarakat yang konflik hanya dibiarkan, Merlin meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua agar menegur anggota Kepolisian yang bertugas di lokasi penambangan emas di kampung Baya Biru. Rekonmendasi yang dihasilkan dari seminar itu adalah : 1.Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagai pihak berwenang penuh untuk mengatur Wilayah dan penduduknya termasuk usaha pertambangan, supaya bertindak lebih tegas terhadap para pengusaha. Tidak hanya sebatas mengeluarkan SK tapi perlu tindakan nyata dan langkah evaluasi kebijakan. 2.Kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Pertambangan Provinsi Papua, supaya mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan di Degewo. Jangan tutup mata. 3.Kepada Tim DPRP Papua yang telah sampai ke Pertambangan Degewo perlu mendorong hasil temuan mereka ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Instansi terkait. 4.Kepolisian perlu menghentikan perlindungan terhadap perdaganan minuman keras. 5.Kepada pengusaha supaya menghentikan penyediaan mangker (pelayan di tempat karaoke) karena terbukti menimbulkan konflik dan memperluas penyebaran HIV/AIDS.

 




© 2004 - 2010 Copyright SKPKC Fransiskan Papua - Indonesia