Sejak 1 Januari 2009 situs ini dikelola secara resmi oleh Ordo Fransiskan Papua melalui Sekretariat Jawatan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) sebagai salah satu upaya untuk memaparkan keadaan hak asasi manusia di Papua secara akurat dan berimbang dan menyajikannya kepada masyarakat luas.
Click here for the English Version of this site

 

Berita dan Laporan Terkini:

Training Video Perubahan Bagi Kelompok Muda dan Mahasiswa.
Sentani, 21 Juli 2011.
EngageMedia, JPIC MSC Indonesia dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua menggelar pelatihan video perubahan bagi para pemuda dan mahasiswa yang aktif dalam gerakan perubahan untuk Papua. Kegiatan ini berlangsung selama enam hari (11-16 Juli 2011) bertempat di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Sentani. (berita selengkapnya)

Neles Siep, Salah satu peserta training dari SKPKC Fransiskan Papua

Pantauan September: Bentrok Warga Sipil vs Petugas Keamanan.
Jayapura, 5 Oktober 2010.
Bentrok Warga. Bentrokan antara warga dan petugas Brimob di Manokwari mengakibatkan dua orang meninggal dan dua lainnya menderita luka. Warga yang meninggal adalah Naftali Kwan (30) yang ditembak di kaki. Korban kemudian tewas di RS Umum Daerah Manokwari karena kehabisan darah, juga Septinus Kwan (28), meninggal dengan luka memar. Kematian Septinus kian memicu emosi sekitar 100 sanak keluarga dan kerabatnya sehingga suasana kota tersebut sempat mencekam akibat ketidakpuasan sekitar 150 kerabat dan sanak famili korban. Massa juga memalang jalan-jalan di Manokwari. Warga mengarak jenazah Naftali Kwan dari rumahnya di Jalan Baru, dekat Hotel Papua Forest, sejauh lima kilometer menuju Kantor Bupati Manokwari. Tetua kerabat korban, Melkianus Mandacan, mendesak polisi agar bertanggung jawab atas kematian Naftali dan Septinus. Selain itu, massa meminta anggota Brimob yang terlibat ditindak tegas dan harus dipindahkan dari Manokwari. Warga asli setempat itu bahkan menuntut dikembalikannya tanah lokasi Markas Brimob di Sowi. (http://regional.kompas.com/read/2010/09/17/03520364/Manokwari.Ricuh..). (berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Pantauan September: Aspirasi Merdeka dan Pemilukada.
Jayapura, 5 Oktober 2010.
Aspirasi Merdeka. DAP anggap Indonesia caplok Bangsa Papua Barat. Hal ini terungkap dalam demo damai di halaman kantor DPRP oleh masyrakat Papua yang tergabung dalam KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Forkorus Yoboisembut mengatakan, "Kami datang untuk memberi dukungan kepada IPWP dan ILPW yang sudah mendapat sesi bicara dalam sidang umum PBB tahun 2010 yang akan dimulai 3 September 2010...sekarang dunia sudah tahu dan materi gugatan aneksasi dan pepera sudah siap." Sementara itu dalam orasi politik juga terungkap prisip bangsa Papua dan komitmennya untuk memisahkan diri dari NKRI yang merupakan harga mati dan tidak perlu tawar-menawar. Kegiatan yang sama juga berlangsung di Wamena. Ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua menilai persoalan Papua hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum international, bukan nasional (Cepos, 02/09/2010). (berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Pantauan September: MIFEE, Kerusakan Alam, Pemanfaatan Hutan..
Jayapura, 1 Oktober 2010.
MIFEE. DPRD Merauke diminta memfasilitasi konsultasi publik Raperda MIFEE. Hal ini karena perda MIFEE yang telah disusun untuk melindungi masyarakat adat terkesan cepat. Kesan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Merauke, Simon Silubun, "Kami melihat prosesnya sangat mendesak sehingga kami mengajukannya ke DPRD dengan terburu-buru. Oleh karena itu kami mengharapkan dewan dapat menfasilitasi konsultasi publik untuk memyempurnakan Raperda." (Bintang Papua, 04/09/2010). Sementara itu, Alex Rumaseb, pejabat Bupati Merauke mengingatkan untuk tidak mendatangkan investor yang hanya merusak hutan di Papua pada umumnya dan Merauke pada khususnya. Pernyataan ini terkait dengan program MIFEE di Merauke. (berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Uskup Jayapura Bantah Bantu Separatis
Jayapura, September 2010.
Terkait dengan berita The Jakarta Post, 8 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia melarang Cordaid, sebuah lembaga donor Belanda, yang memberikan bantuan kepada sejumlah daerah yang terdapat di Indonesia termasuk Papua, alasannya Cordaid dicurigai membantu kelompok separatis Papua dan menjalankan usaha komersial, sebagai Uskup Keuskupan Jayapura dan Ketua Forum Konsultasi Para pemimpin Agama [FKPPA] di Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, OFM menyampaikan tanggapan dan penjelasan guna meluruskan pemahaman yang keliru, untuk menghapus kecurigaan mengenai bantuan Cordaid untuk masyarakat Papua.

Menurutnya, Ada tiga pokok yang secara langsung melibatkan dirinya dalam kunjungan ke Mindanao Philipina yang bertujuan untuk menciptakan Tanah Papua Zona Damai. (berita selengkapnya)

Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM

Karikatur Gubernur Papua Hiasi Sidang DPRP Papua.
Jayapura, 30 September 2010.
Solidaritas Pedagang Asli Papua ( SOLPAP ), melakukan aksi dengan membentangkan karikatur Gubernur Papua Bas Suebu di Balkon ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada hari Jumat 24 September 2010. Aksi bentang baliho berlangsung ketika Gubernur Papua (diwakili Sekda Papua) menyampaikan hasil rumusan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2010 di hadapan anggota DPRP Papua. "Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang tidak segera memenuhi janjinya untuk membangun pasar bagi Mama-Mama", tegas Frengki Making sebagai koordinator aksi. ( berita selengkapnya)

Aksi bentang baliho, dalam sidang ABT DPRP

Pantauan Pertengahan September 2010:
Perdasi, Perdasus, Pemilukada, dan Respek.
Jayapura, 28 September 2010.
Perdasi dan Perdasus. Program respek akan didukung perdasus. Perdasus itu mengatur soal alokasi dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota ke kampung-kampung dan tidak boleh berhenti meskipun pimpinan daerah berganti. Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Gubernur, Agus Sumule, agar dana itu selain diolah sendiri oleh masyarakat dengan cara yang benar juga untuk menjawab persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat kampung. Sementara itu, penggodokan Draft Rapedasi pembentukan perdasi dan perdasus oleh Badan Legislasi DPRP telah mencapai 90 persen. ( berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Ketua Sinode KINGMI Dukung Tolak MIFEE
Jayapura, 24 September 2010.
Pendeta Benny Giay sebagai Ketua Sinode KINGMI dalam kegiatan Mimbar Bebas dengan tema "Bertindak Bersama Untuk Selamatkan Manusia dan Tanah Papua Dari Ancaman Investasi, Khususnya Investasi Mega Proyek MIFEE," mengungkapkan empat hal penting dihadapan para mahasiswa dari wilayah Papua Selatan dan para undangan di Asrama Merauke-Jayapura hari ini, yaitu:
Pertama, program yang dilaksanakan SORPATOM (Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE) untuk menolak MIFEE didukung oleh Sinode KINGMI. ( berita selengkapnya)

Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI

Pantauan Awal September 2010:
Aspirasi Masyarakat, Perbatasan, Pengelolaan SDA, Penanganan Konflik.
Jayapura, 24 September 2010.
Aspirasi Masyarakat. Polda Papua tolak terima aspirasi wartawan. Sudah sebulan Polda Papua belum mampu mengungkap penebar sms teror dan pembunuhan jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Matrais di Merauke. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Viktor Mambor, mendesak Polda Papua agar melakukan penyelidikan secepatnya untuk mengetahui siapa pelaku dan motif penganiayaan wartawan Merauke TV hingga meninggal. Wartawan juga berharap berdialog dengan kapolda Papua atau Wakapolda, akan tetapi tak satupun yang bersedia berjumpa para wartawan. ( berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Pantauan Awal September 2010:
Otonomi Khusus dan Pemekaran Kampung .

Jayapura, 23 September 2010.
Carut-marutnya pelaksanaan otsus di Papua, akhirnya ditanggapi juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden akan mengevaluasi otsus Papua pasca ramadhan. Presiden merasa kuatir akan dana yang cukup besar yang digelontorkan ke Papua namun tidak membawa perubahan pada kualitas hidup masyarakat Papua. Untuk itu diperlukan penanganan khusus atau grand design. "Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan otsus, tidak hanya di tataran implementasi tetapi juga ditataran formulasi kebijakan (policy formulation)," katanya. Empat kerangka besar yang menimbulkan masalah besar di Papua akan ditata adalah strategi pembangunan daerah, kelembagaan pemerintahan daerah, kerangka politik dan HAM (Bintang Papua, 01/09/2010). ( berita selengkapnya)

Media sebagai sumber informasi

SKPKC itu barang apakah?
Jayapura, 23 September 2010.
Untuk memperkenalkan keberadaan dan karya Sekretariat Keadilan Perdamaianan dan Keutuhan Cipataan (SKPKC) Fransiskan Papua, maka pada 18 September 2010 dilakukan sosialisasi di kalangan para Saudara Muda Fransiskan Papua bertempat di Ruman Pendidikan Sang Surya Abepura. Br. Agus Adil OFM selaku Gardian Gardianat Abe-Waena mengatakan kegiatan ini sangat penting karena SKPKC merupakan milik seluruh keluarga Fransiskan, sehingga patut diketahui oleh setiap saudara. "SKPKC sudah ada, kita perlu mengenalnya dan perlu juga memilikinya," tegas Bruder Agus OFM. ( berita selengkapnya)

Saudara kita...

Benhur Tomi Mano:
Janji Kawal Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua.

Jayapura, 23 September 2010.
Guna menyiapkan pemimpin Papua yang siap melayani masyarakat maka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura maka pada 22 September 2010 diselenggarakan seminar sehari dengan tema, "Meneropong Pemimpin Pro-Rakyat Papua." Seminar intern mahasiswa STFT ini menampilkan pembicara tunggal yaitu Drs. Benhur Tomi Mano, MM.
Ketua STFT Fajar Timur, yang diwakili oleh Pembantu Ketua III, Pastor John Jehuru OSA, dalam sambutan pembukaan mengatakan salah satu misi yang ada di sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur ini adalah terciptanya seorang teolog/calon pemimpin Gereja yang kontekstual. ( berita selengkapnya)

Papan penunjuk ke Kampus STFT Fajar Timur

Kronologis
konflik larangan pembangunan Gereja Katolik
di Pondok 1 JUK-Lereh, Jayapura .

Jayapura, 22 September 2010.
Umat Katolik yang juga berprofesi sebagai buruh perusahaan sawit yang berjumlah lebih dari dua ribu orang memerlukan bangunan gereja Katolik tersendiri karena jumlah umat terus meningkat sementara pihak perusahaan perkebunan sawit Sinar Mas Group sejak tahun 1993 tidak menyediakan tempat khusus bagi umat Katolik untuk beribadah. Supaya bisa memiliki bangunan gereja Katolik maka dibentuklah panitia pembangunan gereja Katolik di Juk pada 5 Juni 2009. Setelah itu panitia berkomunikasi dengan pihak perusahaan sebagai penanggung jawab di wilayah tersebut. ( berita selengkapnya)

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Wilayah Sinar Mas

Pantauan Awal September 2010:
Pendidikan.

Jayapura, 22 September 2010.
Dunia pendidikan di Papua masih memprihatinkan. Hal itu tampak dari persoalan data buta aksara yang masih tinggi, anak-anak yang putus sekolah, perpustakaan, serta guru yang bersertifikasi.

Buta Aksara anak putus sekolah. Buta aksara anak putus sekolah mencapai 1.250 di Kota Jayapura. Data ini dibenarkan oleh Drs.Ch.Anwar Alma'mum, Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura. "...berdasarkan data terbaru yang belum diverifikasi, di Kota Jayapura masih terdapat 1.250 orang buta aksara termasuk di dalamnya anak putus sekolah...."
( berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

PERNYATAAN PERS BERSAMA:

KAPOLRES MANOKWARI DAN KASAT BRIMOB MANOKWARI
HARUS BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP INSIDEN PENEMBAKAN
TERHADAP WARGA SIPIL DI MANOKWARI

Jayapura, September 2010.
Foker LSM Papua, KontraS Papua, LBH Papua, ALDP, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan para Advokat, mengecam terjadinya kembali tindakan kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Manokwari yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob dan mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) warga sipil serta 1 (satu) orang kritis.

KRONOLOGIS PERISTIWA.
Menurut informasi, insiden penembakan berawal dari terjadinya lakalantas atau tabrakan terhadap seorang ibu atas nama Mina Kowi/Mandacan sekitar pukul 18:30 WP. Korban ditabrak oleh pengendara ojek (kendaraan angkutan penumpang roda dua/motor). Dari tabrakan tersebut korban menderita patah kaki dan dilarikan untuk mendapat perawatan di RSUD Manokwari.
( berita selengkapnya)


Pantauan Awal September 2010:
Kesehatan.

Jayapura, 20 September 2010.
Perhatian terhadap kesehatan di Papua pada awal bulan ini diawali oleh pemberitaan bahwa kesehatan warga Papua meningkat. Berdasarkan data Diskes Provinsi Papua tahun 2008 derajat kesehatan masyarakat Papua mengalami perubahan ke arah lebih baik mencapai 72 persen. Hal ini tidak berarti kurang gizi tidak ada sama sekali namun upaya penanggulangannya terus dilakukan dengan berbagai program penyuluhan (Bintang Papua, 03/09/2010).
Terlepas dari kabar baik ini, usaha berbagai pihak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terus digalang. Entah berupa pengobatan gratis, realisasi jamkesda, penanggulan HIV/AIDS, perhatian terhadap ODHA hingga pemberatasan makanan dan minuman kadaluarsa.
( berita selengkapnya)

Yuli, Perawat ODHA di Rumah Surya Kasih

Pemilik Tanah Ulayat Menolak Peremajaan Sawit di Arso.
Jayapura, 18 September 2010.
Kebun kelapa sawit di Arso yang terletak di Kabupaten Keerom, usianya sudah hampir mencapai tiga puluh tahun. Saat ini kelapa sawit yang ditanam sekitar tahun 1982/1983 itu produksinya semakin menurun. Kondisi ini membuat pemerintah dan perusahaan PTPN II Kebun Arso berniat untuk melakukan peremajaan kembali. Namun rencana ini ditolak oleh pemilik hak ulayat.

Pak Herman Fatagur, salah satu pemilik hak ulayat di Workwana, dengan tegas menolak rencana peremajaan sawit. ( berita selengkapnya)

Herman Fatagur, Pemilik Ulayat

Pantauan Awal September 2010:
Kemiskinan, Penanganan Pasca Gempa, dan Ketahanan Pangan.

Jayapura, 17 September 2010.
Kemiskinan. Kepala BPS Provinsi Papua mengatakan bahwa ada penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun wajah kemiskinan di Papua masih tersebar di mana-mana. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyebutkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Papua pada 2009. Perbandingannya ialah 37,53% pada 2009 dari 40,78% pada 2007. Konsep yang digunakan ialah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penurunan ini menurut Kepala BPS Provinsi Papua, Ir.Djarot Soetanto, karena program respek yang dibuat oleh pemerintah bisa mendorong pembangunan di kampung-kampung. Hal yang sama terjadi di Provinsi Papua Barat. Menurut BPS Provinsi Papua Barat, angka penduduk miskin per maret 2009 adalah 256.840 (34,71%), turun sebesar 0,23% atau sebanyak 590 rumah (Suara Perempuan Papua, 02-08 September 2010). ( berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Pantauan Awal September 2010:
Pemilukada, Raperdasus, dan Sebelas Kursi DPRP.

Jayapura, 16 September 2010.
Panggung perpolitikan Papua pada awal september 2010 diwarnai oleh drama pemilukada. Selain itu juga oleh berbagai usaha menetapkan perda, terutama perda tentang miras dan perdasus yang melindungi Orang Asli Papua Tak lupa pula munculnya berbagai tanggapan atas ditetapkannya 11 kursi tambahan di DPRP oleh Mahkamah Konstitusi. Proses pemilukada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakibatkan oleh adanya berbagai macam pelanggaran yang terjadi di lapangan saat pemilukada itu berlangsung. Baik itu berupa dana pemilukada, isu money politic, keterlibatan para anggota KPU, PNS dan pejabat hingga calon bupati yang bermasalah. ( berita selengkapnya)

Beberapa Media Lokal Papua, Sebagai Sumber Informasi Pemantauan

Mari Kembali Melangkah.
Jayapura, 1 September 2010.
Sejak tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2010, seluruh staf SKPKC Fransiskan Papua melaksanakan rapat kerja (raker) tengah tahun di Sentani. Raker ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2010, namun kali ini mundur dari jadwal semula. Mundurnya pelaksanaan raker tengah tahun merupakan suatu catatan khusus bagi lembaga ini. ( berita selengkapnya)

Alexandro Rangga, Unit Informasi dan Dokumentasi SKPKC

Memberi Perhatian Terhadap Persoalan HIV/AIDS.
Jayapura, 20 Agustus 2010.
"Gereja Katolik memberi perhatian yang amat tinggi terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua", demikian ungkap Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Papua, Konstan Karma, dalam kesempatan perayaan ulang tahun Rumah Surya Kasih yang pertama, 19 Agustus 2010, di Waena-Jayapura. "Tanpa mengabaikan yang lain, Gereja Katolik mempunyai kesan dan kekhasan yang sangat kuat". Gereja Katolik telah memberi perhatian untuk menjawab persoalan HIV/AIDS di Papua dengan memberi pelayanan yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk kata-kata namun juga tenaga, pikiran dan tentu bangunan rumah yang bisa ditempati para ODHA. ( berita selengkapnya)

Leony Sutanto Anggota kelompok ADCC dari SMU Teruna Bakti

Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Advokasi.
Jayapura, 14 Agustus 2010.
Sejak kamis (12/08) sampai Jumat (13/08), Greenpeace bekerja sama dengan Papua Forest Watch dan SKPKC Fransiskan Papua menyelenggarakan pelatihan informasi teknologi di Kantor Telkom, Kayu Batu, Jayapura. Pelatih untuk kegiatan ini dari Greenpeace Asia Tenggara yaitu Bobby Soriano dan Francis De La Cruz. Sementara peserta pelatihan sebanyak 15 orang dari berbagai lembaga di Papua seperti Yayasan Triton (Sorong), Jasoil (Manokwari), FOKER, YALI, PPMA, PFW, media JUBI dan SKPKC OFM Papua. ( berita selengkapnya)

Luis Fenenteruma Peserta Pelatihan Teknologi Informasi

Program MIFEE Merampas Hak Hidup Masyarakat Papua.
Jayapura, 11 Agustus 2010.
Pemerintah pusat dan pihak investor masih cenderung melihat tanah Papua ini tidak bertuan. Mereka hanya mempeta-petakan sumber daya alam dan tanah sementara manusianya tidak dihiraukan. Sejak konggres nasional Papua ke II, agenda Dewan Adat Papua adalah menyelamatan manusia Papua dan alam lingkungan Papua termasuk tambang, hutan, laut, sungai, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat adat Papua. ( berita selengkapnya)

Sdr Fredy Pawika OFM Koordinator KKRS STFT

Pemerintah Masih Abaikan Hak Ekosob .
Jayapura, 4 Juli 2010.
Hak atas ekonomi, sosial dan budaya masih diabaikan oleh pemerintah. Hak dasar setiap penduduk yakni hak atas pendidikan dan kesehatan masih jauh dari standar. Pemerintah tak terlalu mempedulikannya. Otsus sudah diterapkan supaya bisa memenuhi hak-hak dasar ini, namun hingga kini tidak terakomodir. ( berita selengkapnya)

Pak Ilham, Pemateri Training Monitoring Hak Ekosob

Kantor SKPKC Diharapkan Menjadi Sarana Pewartaan Injil.
Jayapura 1 Juli 2010.
Ordo Fratrum Minorum (OFM) pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua pada 16 Maret 1937. Para misionaris Fransiskan memulai karya misi perdana di Kokonao, daerah Mimika, dan kemudian sampai di Jayapura. Mereka berkarya di berbagai bidang pelayanan yang langsung menyentuh kehidupan orang Papua, antara lain pendidikan, pertanian, perkebunan, pertukangan, kesehatan, panti asuhan dan tentu saja di paroki-paroki. Salah satu karya yang ditangani adalah SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian). ( berita selengkapnya)

Sdr Gabriel Ngga OFM Memberkati Kantor SKPKC

Mengukur Keberhasilan Program MDG's di Papua.
Jayapura, 24 Mei 2010.
Untuk mengetahui penerapan program Millenium Development Goals (MDG's) di Papua, maka WWF Regional Sahul-Papua menyelenggarakan seminar sepekan berlangsung di Balai Taman Nasional Lorenz, Wamena. Kegiatan ini bertujuan melihat penerapan MDG's di Papua yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 dan akan berlangsung hingga tahun 2015. MDG's mencakup 8 bidang utama yakni kemiskinan, pendidikan, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. ( berita selengkapnya)

Sdr Pit Supardi OFM, Peserta Pelatihan Penerapan MDG's dari SKPKC

Pertambangan Degewo-Paniai Memberikan Dampak Buruk Bagi Masyarakat dan Lingkungan : Seminar SKP KC Fransiskan Papua.
Jayapura, 26 Januari 2010,
Divisi Ekologi Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua melaksanakan Seminar hasil Penelitian Pertambangan Degewo dengan judul, Dampak Hadirnya Pertambangan Bagi Masyarakat Di Baya Biru Degewo/Kemabu, Kabupaten Paniai. Hadir pada seminar penelitian 22 orang mewakili: Garda Papua, ALDP, STFT, USTJ, AISWM, AMPTPI, SPP, Tabloid JUBI, PBI, WWF dan SKP KC.Seminar dibuka oleh Direktur SKP KC Fransiskan Papua, Br.Rudolf Kambayong, ofm. Dalam sambutannya Br.Rudolf, ofm mengatakan pertambangan emas di Baya Biru hadir telah terdengar sejak 2002 bahwa masyarakat mengeluh karena hak mereka diganggu termasuk lingkungan rusak. Hari ini kita akan mendengar hal yang sama dan mungkin situasi lebih buruk lagi. Situasi tidak akan berubah jika ini semua dilihat sebagai informasi saja. ( berita selengkapnya)

Thobias Bagubau Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani dan Moni (AISWM)

Menghadirkan Kembali Taman Firdaus yang Diciptakan Allah: Peletakkan Batu Pertama Gedung Kantor Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC)
Jayapura, 29 Agustus 2009,
Menghadirkan kembali taman firdaus yang diciptakan Allah diwujudkan dengan kehadiran kantor SKPKC oleh Ordo Fratrum Minorum (OFM)di Tanah Papua. Setelah melewati proses perencanaan dan perancangan teknis, maka tanggal 10 Agustus 2009 diadakan pembangunan kantor SKPKC yang ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Pimpinan OFM Kustodi Fransiskus Duta Damai. Turut hadir dalam acara tersebut mitra SKP; Olga Hamadi dari KONTRAS, Anike Merino dari KPKC Sinode GKI , seluruh karyawan SKP, dan saudara-saudara Noviasiat OFM Sentani. Dalam sambutannya Sdr Gabriel Ngga, OFM selaku Kustos Duta Damai Tanah Papua mengatakan : kehadiran kita di sini untuk meletakkan batu pertama Rumah SKPKC, kita memulainya dalam nama Tuhan, karena pembangunan rumah ini adalah sebagai : alat memuliakan nama Tuhan, memperhatikan martabat manusia dan keutuhan ciptaan ( berita selengkapnya)

Sdr Gabriel Ngga OFM, Kustos Kustodi Fransiskus Duta Damai Papua

Mama-Mama Pedagang Asli Papua Tagih Janji Pembangunan Pasar: DPR Papaua Gelar Rapat Pansus
Jayapura, 9 Juni 2009,
Setelah sekian lama vakum dan sibuk berkampanye ke basis masing-masing dalam rangka pemilihan calon anggota legislatif untuk periode berikut, pada hari Rabu (3/6) Pansus Pembangunan Pasar Modern Bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua menggelar rapat dengan pihak Pemprov Papua, yakni dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait dengan pembangunan pasar. Diakhir masa bakti anggota Pansus pembangunan pasar yang tinggal beberapa bulan lagi dan perasaan dikhianati oleh eksekutif, Pansus segera bereaksi dengan memanggil pihak eksekutif untuk menanyakan alokasi anggaran bagi pembangunan pasar yang tidak dilakukan, padahal sudah disetujui bersama antara legeslatif dan eksekutif. Walau terkesan lambat dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap angggaran yang telah diusulkan saat sidang pembahasan APBD TH 2009, pada bulan Desember 2008, namun upaya ini patut didukung. ( berita selengkapnya)

Yan Ayomi , Ketua Pansus Pasar DPR Papua

Mama-Mama Pedagang Asli Papua Tagih Janji Pemerintah Bangun Pasar: Tim Lobi SOLPAP Gelar Pertemuan dan Konferensi Pers
Jayapura, 6 Juni 2009,
Pertemuan berlangsung di Kantor Keuskupan Jayapura, pada Jumat, 29 Mei 2009. Direktur SKP Keuskupan Jayapura selaku Koordinator Tim Lobi SOLPAP mengatakan pertemuan kali ini bertujuan menyikapi kesimpangsiuran pembangunan pasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua yang berjualan di Kota Jayapura. "Pokok permasalahan sekarang, ada pihak yang mengatakan anggaran pembangunan pasar bagi Mama-Mama telah dialokasikan, tetapi ada juga pihak yang mengatakan tidak dianggarkan bahkan tidak ada uang. Berkaitan dengan soal ini, apa yang harus kita lakukan? ( berita selengkapnya)

Mientje Roembiak, Pokja Perempuan MRP

Pemprov Belum Tepati Janji Bangun Pasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP) : Tim SOLPAP Gelar Rapat Koordinasi Advokasi
Jayapura, 30 Mei 2009,
Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP) telah lama berjuang untuk mendapatkan pasar di Kota Jayapura, tetapi usaha dan perjuangan belum menemui titik terang, karena hingga saat ini Pansus Pasar DPRP yang telah terbentuk sejak 23 September 2008 belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. .( berita selengkapnya)

Yusthea Waromi, perwakilan MPAP

Pemberdayaan kelompok Basis : Pelatihan CO
Jayapura, 30 Mei 2009,
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura melaksanakan pelatihan pengorganisasian kelompok basis. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 11-13 Mei 2009 diikuti oleh staf SKP, relawan SKP, dan beberapa kelompok basis, di antaranya Komunitas Bersatu untuk Kebenaran (BUK), Perwakilan Mama-Mama Pedagang Asli Papua (MPAP), dan Perwakilan Ojek Abepura. .( berita selengkapnya)

Roem Topatimasang, fasilitator pertemuan

Analisis Triwulan papua : Papua Aktual No.15
Jayapura, 30 Mei 2009,
Sesuai dengan visinya untuk memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada khalayak ramai, SKP Jayapura kembali menerbitkan Seri Papua Aktual No. 15 yang merangkum situasi HAM di Papua selama Julil-September 2008. Tulisan ini merangkum berbagai kejadian penting di Tanah Papua baik di bidang hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.( laporan selengkapnya)

Seri Papua Aktual No. 15

Memoria Passionis 2006: Buku SKP Terbaru
Jayapura, 30 Mei 2009,
Jayapura, 13 Mei 2009. Buku ini merupakan Seri Memoria Passionis No. 19 sebagai bagian dari rangkaian terbitan tahunan SKP tentang situasi politik dan HAM di Papua sejak terbitan pertama tahun 1999. Buku ini merekam kehidupan nyata harian rakyat Papua di berbagai tempat di Tanah Papua selama 2006. Isinya mencakup dimensi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti dirumuskan dalam dua kovenan PBB tentang daftar hak-hak tersebut. Dimensi hak hidup orang Papua; dinamika pertahanan dan keamanan yang menjadi unsur amat kuat dalam kebijakan pembangunan Papua; berbagai konflik di Papua dan usaha-usaha menanganinya, Buku ini dapat dibeli di toko buku Gramedia Jayapura. ( pemesanan )

Buku SKP Terbaru

Sidang Kasus Makar Buchtar Tabuni: Tahap Pemeriksaan Saksi
Jayapura, 25 Maret 2009,
Setelah menjalani empat kali tahap pemeriksaan, kali ini Buchtar Tabuni menjalani pemeriksaan tahap ke lima. Buchtar Tabuni dibawa oleh mobil kejaksaan dan digiring oleh dua truk Polisi menuju Pengadilan Negeri Abepura dari arah Jayapura pada tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WP. Seperti sidang-sidang sebelumnya, pihak polisi melakukan pengawalan ketat. Pihak keamanan terdiri dari kesatuan Samapta, Reskrim (Polresta, Polsek Abepura), dan Brimobda Papua ( termasuk tim gegana) dengan menggunakan senjata lengkap. Tepat pukul 10.30 sidang dibuka oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Manungku Prasetyo, SH dengan hakim anggota masing-masing Lucky Rombot Kalalo, SH dan Hotnar Simarmata, SH. Sebelum memulai sidang Buchtar Tabuni ditanyai tentang kesehatannya. Sidang dapat dilaksanakan karena Buchtar Tabuni dalam keadaan sehat ketika ditanyai. Sidang dilanjutkan dengan menanyakan keterangan saksi-saksi ( berita selengkapnya)

Buchtar Tabuni, terdakwa kasus makar

"Melindungi Hak Hidup Orang Papua": SKP se-Papua Gelar Raker Tahunan
Jayapura, 1-4 Maret 2009
Forum Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Papua yang terdiri dari SKP Keuskupan Agung Merauke, SKP Jayapura, SKP Manokwari-Sorong, SKP Keuskupan Agats dan SKP Keuskupan Timika melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Tahunan VII di Sentani. Raker kali ini mengambil tema umum "Melindungi Hak Hidup Orang Papua". Peserta yang hadir dalam raker ini berasal dari kelima SKP, narasumber dan para mitra Raker berlangsung selama empat hari ditambah sehari untuk rekreasi. Hari pertama diisi dengan 1) laporan koordinator SKP se-Papua, 2) laporan program restrukturisasi SKP se-Papua, 3) rangkuman fasilitator dan 4) laporan konsultan program restrukturisasi. Pada hari kedua dilanjutkan dengan 1) berbagi pengalaman kerja, tantangan dan pergumulan SKP-SKP dalam karya dan 3) paparan materi nara sumber. Hari ketiga, 1) laporan masing-masing SKP dan 2) pembagian kelompok diskusi. Pada hari keempat dilakukan presentasi dari setiap kelompok kerja dan penyusunan rencana kegiatan bersama SKP se-Papua 2009. Hari terakhir diisi dengan rekreasi bersama di Pantai Amai-Depapre untuk menikmati indahnya alam dan bergembira ria bersama. ( berita selengkapnya)

P.Dicky Ogi MSC, Koordinator SKP Papua

"Terimakasih Br. Budi ofm, Selamat Berkarya Br. Rudolf ofm"
Jayapura, 12 Januari 2009
Kantor Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura melakukan serah terima jabatan Direktur SKP di Ruang Rapat Kantor Keuskupan Jayapura. Serah terima jabatan dilakukan dari Direktur lama, Br. J. Budi Hernawan ofm kepada Direktur baru, Br. Rudolf Kambayong ofm. Acara ini dihadiri oleh Badan Pendiri (BP) SKP, Uskup Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar ofm dan Kustos Kustodi Fransiskus Duta Damai Papua, Pastor Gabriel Ngga ofm serta Delegat Keuskupan untuk SKP, Bapak Erhardus Desa. Selain itu hadir pula undangan dari KPKC Sinode Kingmi, Pdt. Dr. Beny Giay, Sekretaris Eksekutif FOKER LSM Papua, Septer Manufandu, Ketua Kontras Papua, Harry Maturbongs, Koordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Peneas Lokbere, dan Ibu Miriam Ambolon dari DPRP serta seluruh staf SKP. ( berita selengkapnya)

Br. Rudolf OFM, Direktur SKP baru

290 Pasien Mendapatkan Pengobatan di Distrik Kwiyawage, Kabupaten Lanny Jaya
Jayapura, 25 November 2008
Selama tiga hari (17-19 Nopember 2008), tim SKP-Keuskupan Jayapura yang terdiri dari dr. Isye Ayomi, Sr. Wanda, Br. Agus A dan Br. Edy R mendapat kesempatan untuk melayani 290 pasien di Distrik Kwiyawage. Tim SKP merencanakan akan tinggal satu minggu di Kwiyawage sejak jumat, 14 Nopember 2008 namun karena kesulitan transportasi maka waktu yang tersedia hanya tersisa 3 hari, sementara itu kegiatan pengobatan hanya bisa dilakukan dalam 2 hari (18-19 November 2008). Kegiatan pengobatan di Kwiyawage dilaksanakan bersama-sama dengan seorang mantri (Bpk Timoty), seorang bidan (Mama Pina) dan dua kader kesehatan dari Distrik Kwiyawage. Waktu pengobatan masyarakat berlangsung dari pagi sampai sore pada 18 Nopember sedangkan 19 Nopember 2008 waktu pelayanan sangat singkat (hanya 2 jam) karena pesawat Caravan milik MAF segera tiba di Kwiyawage dari Pogapa menuju Wamena. ( berita selengkapnya)

Wajah Perempuan Kwiyawage

Olah Kompos dan Daur Ulang Kertas
Jayapura, 3 November 2008
Sekitar 50 orang muda Katolik di Paroki Sang Penebus-Sentani bersama dengan Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menyelenggarakan kegiatan aksi olah sampah pada 11 Oktober 2008. Kegiatan aksi olah sampah juga dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2008 di Paroki Santo Fransiskus Asisi-APO yang diikuti sekitar 12 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alasan untuk meningkatkan kepedulian kaum muda terhadap masalah sampah yang terus meningkat di lingkungan sekitar kita dan untuk memperingati Pesta St. Fransiskus yang jatuh tanggal 4 Oktober. Oksi olah sampah meliputi dua kegiatan yaitu pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah kertas menjadi kertas daur ulang. ( berita selengkapnya )

Br. Edy, Koordinator Unit Ekopastoral SKP

"Kami Mama-Mama Asli Papua Butuh Pasar yang Layak di Tengah Kota"
Jayapura, 17 Oktober 2008
Sekitar lima ratusan mama-mama pedagang asli Papua yang selama ini berjualan di depan Galael, Ampera dan pasar pagi Paldam serta sejumlah mahasiswa Uncen dan simpatisan melakukan demo damai ke Kantor Wali Kota Jayapura (10/10). Sebelum berangkat ke Kantor Wali Kota massa berkumpul di Taman Imbi Jayapura sejak pk. 07.30 WP dan melakukan orasi-orasi. ( berita selengkapnya )

Walikota Jayapura M.R. Kambu

Eks Pengungsi di Batom memprihatinkan
Jayapura, 10 Oktober 2008
Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura yang terdiri atas Sdri. Rosa Moiwend, Sdr. Herman Katmo, Sdr. Petrus Supardi OFM, dan Tim Medis Rumah Sakit Dian Harapan Waena, dr. Bony, Mantri Frans dan Mantri Yulius melakukan kunjungan dan pengobatan selama 4-9 Oktober 2008 di Distrik Batom. Turut mendampingi tim ini ialah Pastor Hilarius Pekey Pr, Pastor Paroki Oklip. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan SKP yang kedua, sebelumnya pernah dilakukan kunjungan dan pengobatan pada 16-21 Mei 2007. ( berita selengkapnya )

Anak-anak eks pengungsi di Batom

Merayakan hari damai? Mari Goyang regae!
Jayapura, 24 September 2008.
Begitulah Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura merayakan hari Damai Se-Dunia 21 September dengan menggelar pentas musik regae di halaman Bikda, Jl. Percetakan, Jayapura, (20/9), yang dihentakkan oleh sembilan grup band. Dalam kerjasama dengan Komunitas Rasta Kribo Papua dan FOKER LSM Papua, SKP menggelar pentas musik yang menghipnotis ratusan orang muda untuk mengekspresikan diri dalam tari, lagu, mob, dan puisi dengan tema "Papua Tanpa Penyiksaan, Menuju Papua Baru Penuh Damai". ( berita selengkapnya )

Papua Bebas dari Penyiksaan

Mama-mama Papua tuntut Pasar
Jayapura, 20 September 2008.
Sekitar seratus orang mama-mama pedagang asli Papua yang didampingi oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan didukung sekitar 50 orang mahasiswa di Jayapura mengadakan aksi demo damai ke kantor DPR Papua pada Kamis (18/9) yang lalu. Pengunjung rasa menuntut pembangunan pasar bagi mama-mama Papua yang sudah dijanjikan oleh Pemkot Jayapura dan Pemprov Papua sejak 2004. ( berita selengkapnya )

Yuliana Pigai berorasi

Dewan Adat Papua Tuntut Pengungkapan Kasus Pembunuhan Opinus Tabuni
Jayapura, 19 September 2008.
Dewan Adat Papua menggelar demo damai (17/9) ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diikuti ribuan massa yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut didampingi oleh Ketua Dewan Adat Lembah Balim, Lemok Mabel, Kepala Pemerintahan Adat, Fadal Al Hamid, dan Sekretaris DAP, Leo Imbiri. Selain itu, turut mendampingi Pimpinan DAP adalah penasihat hukum kasus penembakan di Sinapup, Wamena antara lain Iwan Niode, SH dan Latifah Anum Siregar SH, dan juga Sekjend Presidium Dewan Adat Papua, Thaha Alhamid, beserta ibu. ( berita selengkapnya )

Salah seorang pendemo berorasi

173 orang meninggal di Kabupaten Dogiyai
Jayapura, 30 Juli 2008.
173 orang meninggal di Lembah Kamuu, Kabupaten Dogiyai, dan di Distrik Obano, Kabupaten Paniai akibat muntaber dan kolera sejak April 2008. Demikian siaran pers oleh Pdt. Benny Giay dari Biro Keadilan dan Perdamaian Sinode KINGMI, Br. J. Budi Hernawan OFM dari SKP Keuskupan Jayapura, Fr. Saul Wanimbo dari SKP Keuskupan Timika, dan Pdt. Dora Balubun dari KPKC Sinode GKI di Tanah Papua yang digelar dalam jumpa pers di Kantor Keuskupan Jayapura pada 28 Juli 2008 yang lalu. ( berita selengkapnya )

Pdt. Benny Giay

Lanjutan Latihan Pembukuan Dasar Bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua
Jayapura, 26 Juli 2008.
Setelah sebelumnya (15/6), mengadakan pelatihan pembukuan dasar bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua. Pada hari minggu (20/7), bertempat di Balai Pertemuan Gereja St Fransiskus, APO, SKP Keuskupan Jayapura kembali mengadakan pelatihan pembukuan dasar lanjutan yang kedua kalinya bagi Mama-Mama. Walau lambat dari waktu seharusnya, pelatihan ini berjalan baik dan berlangsung dari pukul 14.30-15.30 WIP dan dihadiri oleh 39 orang Mama-Mama. ( berita selengkapnya )

Ibu Nelly Pekei Anggota Kelompok Mama Pasar

Perkebunan Sawit Rugikan Masyarakat Arso
Jayapura, 8 Juli 2008.
Guna merayakan ultahnya ke-10 yang jatuh pada 1 Juli 2008, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura menggelar diskusi panel sehari dengan tema "Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso" (5/7) di Gedung Kesenian Imbi Jayapura. Berdasarkan penelitiannya, SKP berkesimpulan bahwa petani sawit khususnya masyarakat pribumi mengalami kerugian besar (kemunduran) dalam pelbagai bidang kehidupan (lingkungan, ekonomi, sosial budaya, hak ulayat dan keamanan) sejak hadirnya perkebunan sawit PTPN II Tanjung Morawa di Arso tahun 1982/1983. ( berita selengkapnya )

Ibu Lin Petani Sawit Arso

Latihan Pembukuan Dasar Bagi Mama-Mama Pedagang Asli Papua
Jayapura, 24 Juni 2008.
Guna membantu Mama-Mama Pedagang Asli Papua mengatur keuangan hariannya, SKP melalui Unit Penguatan Basis yang selama ini bekerja mendampingi komunitas Mama-Mama pedagang Asli Papua yang berjualan di wilayah Gelael , Jalan Irian, Depan Bank Papua dan wilayah Ampera di pusat Kota Jayapura, memberikan pelatihan mengenai cara membuat pembukuan dasar secara sederhana, setelah sebelumnya melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota Jayapura No.8 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar. ( berita selengkapnya )

Anggota Kelompok Mama Pasar

Laporan praktik penyiksaan di Aceh dan Papua diluncurkan
Jayapura, 28 April 2008.
SKP Jayapura, JPIC GKI di Tanah Papua, Imparsial dan Human Rights Working Group meluncurkan laporan praktik penyiksaan di Aceh dan Papua 1998-2008 bertempat di Teater Utan Kayu, Jakarta (25/4). Laporan tersebut telah diserahkan kepada Komite Anti Penyiksaan PBB yang akan mengadakan sidang pembahasan laporan Pemerintah Indonesia pada tgl. 5-7 Mei 2008 di Jenewa, Swiss. Dalam laporan tersebut, sebanyak 242 kasus penyiksaan di Papua didokumentasikan dari berbagai laporan Gereja-gereja, LSM, dan Komnas HAM selama periode 9 tahun. Hanya satu kasus penyiksaan (Kasus Abepura 7 Desember 2000) dibawa ke Pengadilan HAM dan itupun semua terdakwa dibebaskan. ( lihat berita khusus )

Buku SKP Terbaru

Pemekaran Jayawijaya membingungkan
Jayapura, 15 Maret 2008.
"Masalah pemekaran itu urusan orang-orang atas, saya pelayan Tuhan, oleh sebab itu, sejauh yang saya tahu jemaat saya disini tidak pusing dengan pemekaran itu. Saya tidak tahu apakah memang tidak tahu jadi malas tahu ka..atau kenapa..???? Tapi yang jelas jemat saya tidak tahu menahu tentang pemekaran, anak. Jadi anak, ide pemekaran itu mungkin dari Bupati dorang saja ka, sebab kami ini tidak tahu soal itu. Manen (oleh karena itu), tidak papa (tidak masalah), anak dong (kalian) buat saja karena masyarakat ini di buat bingung dengan macam-macam pemekaran ni". ( berita selengkapnya )

Ibu & Anak di Balim

KMMPP Tagih Janji Pembubaran MRP
Jayapura, 21 Februari 2008.
Sekitar lima puluhan orang perwakilan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua (KMMPP) kembali menempati janjinya dengan mendatangi MRP untuk mendengarkan hasil keputusan rapat MRP pada Jumat (15/2) tentang usul pembubaran MRP. ( berita selengkapnya )

Lagi Demo KMMPP

KMMPP tuntut MRP bubarkan diri
Jayapura, 14 Februari 2008.
Inkonsistensi pemerintah pusat terhadap penerapan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menyebabkan enam ratusan massa yang menamakan dirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Papua (KMMPP) mendatangi MRP pada Senin (12/2) dan meminta MRP segera mengadakan sidang istimewa dalam waktu dekat untuk membubarkan diri. ( berita selengkapnya )

Demo KMMPP

Penjual Noken Bendera Bintang Kejora Ditangkap
Jayapura, 16 Januari 2008.
Hari Selasa, 8 Januari 2008, sekitar pukul 18.20 menit, tiga orang berpakaian preman mengaku anggota Polres Jayapura mendatangi tempat berjualan mama pedagang asli Papua, di depan halaman Kantor Telkom, Jl. Ahmad Yani, Jayapura. Mama-mama penjual kerajinan tangan bercorak Bendera Bintang Kejora dipaksa untuk berhenti menjual kerajinan karena melanggar peraturan, yaitu PP No. 77 Tahun 2007. Tiga mama, yakni Yohana Pigome, Agustina Doo dan Ice Pigome dipaksa ke Polresta Jayapura agar memberikan keterangan. Masyarakat dan mahasiswa yang kebetulan lewat di tempat tersebut lalu ikut serta mendampingi mama-mama ke Polresta Jayapura. Setelah dimintai keterangan, ketiga mama tersebut sempat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menjual kerajinan tangan bercorak Bintang Kejora, paling lambat hari Selasa, 15 Januari 2008. Namun ketiga mama tidak menandatangani pernyataan tersebut dengan alasan bahwa noken itu hanya kreasi untuk menarik minat demi mencari nafkah. Kedua mama tersebut kemudian dilepaskan oleh Polresta Jayapura kurang lebih pukul 22.00 WIP. ( berita selengkapnya )

Mama-mama Penjual Noken

Memoria Passionis 2005: Buku SKP Terbaru!
Jayapura, 10 Oktober 2007.
Buku ini merupakan Seri Memoria Passionis No. 16 sebagai bagian dari rangkaian terbitan tahunan SKP tentang situasi politik dan HAM di Papua sejak terbitan pertama tahun 1999. Tulisan ini juga menjadi sumbangan kecil dari SKP untuk mencatat cerita-cerita kecil, cerita orang kalah, cerita orang kampung di Tanah Papua yang (ingin) segera dilupakan oleh banyak pihak karena cerita itu akan membangkitkan kekuatan jika terkumpul menjadi ingatan penderitaan sebangsa (memoria passionis). Cerita-cerita itu dikumpulkan menjadi kisahan sepanjang tahun 2005 yang memiliki benang merah untuk menjadi tali penyambung ikatan sejarah masa lampau, kini, dan masa depan. Ingatan kolektif inilah yang memelihara eksistensi suatu bangsa, termasuk bangsa Papua, karena ingatan itulah yang menjadi sejarah. Inilah pentingnya memelihara ingatan orang kecil-miskin-tertindas.

Buku Terbitan SKP Terbaru

Analisis Triwulan Papua
Jayapura, 30 September 2007.
Sesuai dengan visinya untuk memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada khalayak ramai, SKP Jayapura kembali menerbitkan Seri Papua Aktual No. 10 yang merangkum situasi HAM di Papua selama April-Juni 2007. Tulisan ini merangkum berbagai kejadian penting di Tanah Papua baik di bidang hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. ( laporan selengkapnya )

Seri Papua Aktual No. 10

Perayaan Hari Damai se-Dunia: 21 September 2007
Jayapura, 21 September 2007.
Hari damai internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 September di seluruh dunia, tahun ini diperingati juga di kota Jayapura. Peringatan hari damai ini dimotori oleh SKP Keuskupan Jayapura dan Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA). Serangkaian kegiatan dilaksanakan: seruan damai oleh para pemimpin agama di wilayah pelayanannya masing-masing dimulai pada tanggal 15 September hingga akhir bulan, pemasangan spanduk dengan seruan "Mau Papua Damai? Stop Miras dan HIV/AIDS" dan "Papua Tanah Damai Milik Kita Semua" pada sejumlah titik di kota Jayapura, Abepura dan Sentani pada tanggal 18-30 September, langen suara di RRI dan Art FM selama 2 minggu dimulai tanggal 18 September, dialog interaktif di Stasiun TV. TVRI lensa Papua pada hari kamis 20 September, pembagian leaflet pada sejumlah titik di Abepura pagi hari tanggal 21 September, dan ditutup dengan acara puncak panggung hiburan rakyat di Taman Imbi pada malam hari tanggal 21 September. ( berita selengkapnya )

Panggung hiburan rakyat

Pelatihan Investigasi HAM di Kwiyawage: 22-28 Agustus 2007
Jayapura, 30 Agustus 2007.
Tim SKP Jayapura kembali turun ke Distrik Kwiyawage selama 6 (enam hari) guna mengadakan pelatihan Investigasi HAM di wilayah tersebut. Kegiatan dipusatkan di Kampung Mume. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pendampingan masyarakat sejak 2004 dengan pengerahan bantuan bahan makanan untuk pengungsi tahun 2004 bekerjasama dengan Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP), pengadaan bibit kentang tahun 2005 bekerja sama dengan UNIPA Manokwari, pengobatan massal tahun 2006 bekerjasama dengan RS. Dian Harapan, Pelatihan bidan bersalin pada bulan Februari 2007. ( laporan selengkapnya )

Paitua Kwiyawage

Otsus dipercepat!
Jayapura, 15 Juli 2007.
Setelah dipergunjingkan beberapa bulan lalu, akhirnya secara publik Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat beredar di publik. Inpres ini secara resmi dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tgl. 16 Mei 2007 yang lalu. Dalam Inpres ini Presiden menginstruksikan 11 menteri, 2 gubernur, dan semua bupati di Tanah Papua untuk [1] memantapkan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, [2] meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, [3] meningkatkan kualitas layanan kesehatan, [4] meningkatkan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara, dan [5] perlakuan khusus bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri asli Papua. ( teks selengkapnya)

DAP dan PDP diinterogasi Polda
Jayapura, 15 Juli 2007.
Jayapura, 15 Juli 2007. Di tengah gencarnya sorotan atas pembentangan bendera Bintang Kejora saat pembukaan Konferensi II Dewan Adat Papua (KDAP) tgl. 9 Juli lalu, Polda Papua akhirnya melayangkan surat pemanggilan No. Pol: Pgl/668/VII/2007/Dit Reskrim kepada panitia penyelenggara KDAP. 11 orang dipanggil sebagai saksi dalam perkara kejahatan terhadap keamanan negara. ( berita selengkapnya )

Forkorus Yaboisembut

Hina Jilani ke Papua: babak baru penegakan HAM
Jayapura, 8 Juni 2007.
Wakil Khusus Sekjen PBB Urusan Pembela HAM, Ibu Hila Jilani, tiba di Jayapura hari ini dalam kunjungan ke Indonesia selama 5-13 Juni 2007 setelah tiga tahun meminta izin kepada Pemerintah Indonesia. Kedatangan di Bandara Sentani disambut dengan aksi dukungan dari kalangan mahasiswa Papua yang membentangkan poster-poster yang menegaskan perlunya penanganan masalah pelanggaran HAM. Aksi dukungan juga dilakukan oleh Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah di depan Hotel Swiss-Bell tempat dia menginap dan oleh kalangan mahasiswa lainnya di Taman Imbi. ( berita selengkapnya )

Hina Jilani

"Untuk Siapa Anda Berjalan?"
Timika, 3 Februari 2007.
Demikianlah pertanyaan penuntun yang dilontarkan oleh Mgr. John Saklil Pr, Uskup Timika dalam rekoleksi sehari guna mengawali Evaluasi dan Rapat Kerja tahunan SKP se-Papua Kelima di Timika. Kegiatan ini sedianya di Agats, Asmat, tetapi kesulitan pesawat memaksa perhelatan SKP se-Papua dipindahkan ke Timika dengan SKP Agats tetap sebagai penyelenggara dibantu oleh SKP Timika. Dalam refleksinya Uskup John mengajak SKP kelima Keuskupan melihat kembali untuk siapa SKP menjalankan karya-karyanya, terutama dalam menghadapi adanya kontradiksi budaya bangsa baik di tingkat Nasional maupun di tingkat lokal Papua dewasa ini. Refleksi ini semakin merasuk dalam setiap pribadi yang hadir, dengan permenungan dari kitab Yehezkiel 37 : 1 -14 dan kisah Yesus dalam Injil Lukas 19 : 28-40. ( berita selengkapnya )

Berjalan dalam keseimbangan

Mulia: bencana kemanusiaan
Jayapura, 29 Januari 2007.
Pasca kunjungan Tim Pastoral Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) ke Mulia yang dipimpin oleh Pdt. Lipiyus Biniluk, diluncurkanlah laporan yang menjelaskan krisis kemanusiaan di Mulia, Puncak Jaya. PGGP menemukan sekurang-kurangnya 2.187 orang mengungsi ke Yamo dan 5.137 orang mengalami bencana kelaparan karena kekurangan cadangan pangan. Sementara itu sudah empat orang mati karena kelaparan. Berdasarkan temuan ini, PGGP mendesak semua pihak untuk:

  • Pemerintah Provinsi Papua segera turun tangan membantu Pemkab Puncak Jaya dalam mengatasi keadaan darurat di Distrik Yamo dengan memberikan bantuan darurat kemanusiaan;
  • Pihak TPN/OPM, TNI, dan Polri memberikan jaminan keamanan bagi dropping bama dan tim medis manapun agar penduduk yang mengungsi dapat dibantu secara manusiawi;
  • Penarikan pasukan TNI non-reguler, satuan intelijen, dan Brimob dari Puncak Jaya agar suasana keamanan dan kenyamanan dapat segera dipulihkan;
  • Komnas HAM Papua segera melakukan penyelidikan guna mengungkap apa yang menjadi penggerak rangkaian kekerasan yang telah memakan korban jiwa dan harta benda;
  • Semua pihak segera menghentikan politisasi yang mengorbankan rakyat Puncak Jaya.
( laporan lengkap )
Pdt. Lipiyus Biniluk

Rapat Kerja Evaluasi SKP
Jayapura, 17 Desember 2006.
Seiring dengan berakhirnya tahun kerja 2006, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menggelar Evaluasi dan Rapat Kerja (Raker) Tahunan 2006. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari, sejak tanggal 17-21 Desember bertempat di sanggar Semadi Santa Clara Sentani. Evaluasi dan Raker ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu evaluasi pelaksanaan program tahun 2006 yang diuraikan per divisi yaitu Divisi Advokasi, Divisi Publikasi dan Dokumentasi, Divisi Membangun Budaya Damai, Divisi Ekologi, Divisi Administrasi dan Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali program kerja per divisi dan melihat gagal dan suksesnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rapat Kerja juga diisi dengan membahas rencana kerja SKP tahun 2007 dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2006. ( berita selengkapnya )

Raker SKP

Sehat itu Sa pu Hak
Wamena, 11 Desember 2006.
Pada tanggal 11-13 Desember 2006, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura menggelar seminar dan lokakarya hasil penelitian Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Seminar yang bertema "Sehat itu Sa Pu Hak" ini berlangsung di Sanggar Pelatihan Bethesda Wamena. Seminar ini dilaksanakan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh SKP bekerjasama dengan INSIST Yogyakarta/ YPRI Yogyakarta dan INNINAWA Makassar. Seminar dan lokakarya ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Chris Wopari mewakili Bupati Jayawijaya. Hasil penelitian ini dipresentasikan dalam seminar oleh dr. Ririn Habsari, salah satu anggota tim peneliti dari YPRI, di depan para pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Distrik dan tenaga medis dari 8 distrik di yang menjadi wilayah penelitian. Kesempatan ini juga dihadiri oleh para tenaga peneliti yang direkrut dari tenaga setempat. ( berita selengkapnya )

Pelayanan Posyandu Tiom

Perhatikan Mama-mama, Selamatkan Generasi Bangsa
Jayapura, 25 November 2006.
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura menyelenggarakan seminar hasil penelitian mengenai kondisi sehari-hari Mama-mama Papua penjual sayuran di Kota Jayapura. Seminar ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tanggal 25 November 2006. Dengan mengangkat tema "Perhatikan Mama-mama, Selamatkan Generasi Bangsa", seminar yang berlangsung di gedung Dewan Kesenian Tanah Papua ini dihadiri oleh kalangan LSM, gereja, tokoh masyarakat dan sekitar 200-an mama-mama penjual sayuran, yang tersebar di kota Jayapura. Hadir sebagai penanggap dalam seminar ini Walikota Jayapura, Drs. MR. Kambu MSc, sebagai penanggap utama, Ibu Selfiana Sanggenafa, SH (Direktris LP3AP), Albert Rumbekwan, SH (Ketua KOMNAS HAM perwakilan Papua) dan Bpk. Sharlly Parangan (Divisi Bisnis Bank Papua). Bertindak selaku moderator Cunding Levi, seorang wartawan media lokal dan nasional. Laporan hasil penelitian disajikan oleh Ibu Dominggas Nari dan Karel Boma mewakili tim peneliti. (berita selengkapnya)

Walikota Jayapura, M.R. Kambu

Para Terpidana Kasus Abepura sedang sakit
Jayapura, 19 Oktober 2006.
Ketua Komda HAM Papua, Albert Rumbekwan SH, menyatakan 23 orang terpidana dalam kasus Abepura 16 Maret 2006 terbukti sakit. Pernyataan ini disampaikan kepada publik saat pihaknya mengadakan verifikasi pengaduan keluarga terpidana dan PGGP mengenai kondisi dengan mengunjungi mereka di LP Abepura, Kamis 19 Oktober 2006. ( berita selengkapnya )

Echo Berotabui dkk.

PGGP dan Keluarga Korban Abepura mengadu ke Komnas HAM Jakarta
Jakarta, 5 Oktober 2006.
Tidak puas dengan pengaduan ke Komda HAM Papua, PGGP dan keluarga korban menindaklanjutinya dengan mengadu ke Komnas HAM di Jakarta. Keluarga korban yang diwakili oleh Ny. Emi Berotabui dan Sula Buiney mengajukan tiga tuntutan: pertama, pembentukan KPP HAM untuk Abepura; kedua, pemeriksaan kondisi kesehatan para tahanan di LP Abepura yang kondisinya makin kritis; dan ketiga, jaminan keselamatan untuk keluarga, pendamping, dan pekerja HAM di Jayapura. ( berita selengkapnya )

Ibu Emi Berotabui

PGGP: Bentuk KPP HAM untuk kasus Abepura 16 Maret 2006!
Jayapura, 28 September 2006.
Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) meminta pembentukan KPP HAM untuk Abepura 16 Maret 2006. Tuntutan ini disampaikan saat PGGP menyerahkan satu berkas laporan investigasi kasus bentrok di Abepura, 16 Maret 2006 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Delegasi PGGP yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Uskup Leo L. Ladjar OFM, diterima langsung oleh Ketua Komda HAM Papua, Bpk. Albert Rumbekwan SH. ( berita selengkapnya )

Korban penyiksaan Abepura

Analisis Triwulan Papua
Jayapura, 19 Juni 2006.
Sesuai dengan visinya untuk memberikan informasi yang tepat dan aktual kepada khalayak ramai, SKP Jayapura kembali menerbitkan Seri Papua Aktual No. 5 yang merangkum situasi HAM di Papua selama Januari - Maret 2006. Tulisan ini merangkum berbagai kejadian penting di Tanah Papua baik di bidang hak- hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. ( laporan selengkapnya )

SKP dan FI ke Pelapor Khusus PBB
Jayapura, 17 Maret 2006.
SKP Jayapura dan FI melaporkan perkara Abepura 16 Maret 2006 kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Prof. Manfred Nowak, atas bahaya penyiksaan yang dapat menimpa 73 orang yang ditahan dan tengah diinterogasi di Polresta Jayapura tanpa pendampingan pengacara. Sejauh ini Polisi baru mengumumkan 12 orang sebagai tersangka dalam bentrokan yang terjadi tiga hari lalu, yakni Elkana Lokobal (pria, 21), Patrisius Aronggear (pria, 30), Ellyas Tamaka (pria, 21), Othen Dapyal (pria, 22), Luis Gedi (pria, 26), Fenius Waker (pria, 21), Feri Pakage (pria, 21), Selpius Bobii (pria, 26), Alex C. Wayangku (pria, 22), Fernando P (pria, 22), Moses Lokobal (pria, 34), Markus Kayame (pria, 47). ( berita selengkapnya )

Selpius Bobii

Pemerintah Pusat perlu segera berdialog dengan rakyat Papua
Jayapura, 17 Maret 2006.
Pemimpin Agama yang diwakili oleh Mgr. Leo L. Ladjar OFM, Uskup Jayapura, meminta pemerintah untuk mengendalikan kelakuan Brimob yang memblokir jalan dan melakukan operasi penyisiran ke asrama-asrama mahasiswa di sekitar Abepura tanpa kendali. Tindakan ini mendatangkan ketakutan bagi para mahasiswa dan penduduk di wilayah tersebut dan bahkan telah memakan korban. Uskup juga meminta pemerintah untuk segera mengadakan dialog dengan rakyat Papua karena menilai bahwa bentrokan ini bukan hanya soal PT Freeport tetapi merupakan luapan dari tumpukan masalah yang tidak pernah diselesaikan. ( berita selengkapnya )

Uskup Leo L. Ladjar OFM

Serah terima direktur SKP Jayapura
Jayapura, 28 Desember 2004.
Seiring dengan regenerasi kepemimpinan di SKP Keuskupan Jayapura, jabatan direktur diserahterimakan dari Br. Theo van den Broek ofm kepada Br. Budi Hernawan ofm. Serah terima ini diresmikan oleh Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar ofm, dan pimpinan fransiskan di Papua, P. Nico Syukur Dister ofm, dengan disaksikan oleh sejumlah rekan kerja LSM serta para pemimpin agama di Jayapura. ( berita selengkapnya )

Serah Terima

 




© 2004 - 2011 Copyright SKPKC Fransiskan Papua - Indonesia